Indonesia Tetap Ingin Kuasai Teknologi PLTN

Jakarta, Kompas - Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir mengundang kontroversial. Namun, pemerintah tetap ingin menguasai teknologi tersebut.

Hal itu dikemukakan Staf Ahli Bidang Energi dan Material Maju Kementerian Riset dan Teknologi, Agus Rusyana Hoetman, setelah ada unjuk rasa para aktivis Greenpeace menolak pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di kementerian itu, Senin (5/3), di Jakarta. ”Kami mempelajari teknologi nuklir. Kami harus bisa menentukan jenis teknologi PLTN kalau nantinya pemerintah memerlukan,” kata Agus.

Pengunjuk rasa mengenakan kostum putih-putih untuk menggambarkan kostum antiradiasi nuklir. Para aktivis Greenpeace itu menolak PLTN dan mendesak pemerintah tidak memindahkan tragedi Fukushima, Jepang.

”Bertepatan satu tahun peringatan tragedi Fukushima, aksi ini bertujuan mengingatkan pemerintah untuk tidak menjerumuskan rakyat pada risiko bahaya PLTN,” kata juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto.

Ia mengatakan, potensi energi terbarukan berlimpah dan belum dimanfaatkan optimal di Indonesia. Pemerintah harus menghentikan rencana membangun PLTN dan fokus pada peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.

Di tingkat regional, Greenpeace Asia Tenggara juga meluncurkan Seruan Aksi untuk ASEAN untuk meninggalkan jalur nuklir dan mengeluarkan provisi pengembangan nuklir dari rencana kerja sama energi ASEAN 2010-2015.

Agus Rusyana mengatakan, pemerintah menetapkan pembangunan PLTN dimulai tahun 2016. Namun, target itu sulit dicapai. ”Belum ada perusahaan operator yang akan menjalankan program itu. Target dimulainya pembangunan PLTN pada tahun 2016 sulit dicapai,” kata Agus.

Menurut Agus, PLTN merupakan teknologi untuk menghasilkan energi bersih. Risiko kegagalan teknologinya memang membahayakan. Saat ini pemerintah mengevaluasi teknologi yang paling aman. (NAW)