Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Diduga, Ada yang Lain Selain Wayan

Kompas.com - 04/02/2012, 00:38 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Biro Perimbangan Keuangan DPP Partai Demokrat Muhammad Husni Thamrin mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengungkapkan pihak lain yang terlibat dalam kasus suap proyek Wisma Atlet dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selain Wayan Koster. Ia menduga, ada orang lain ikut menikmati kucuran dana dari partai tersebut.

"Himbauan pada KPK agar tidak hanya menelusuri aliran dana yang terjadi di Partai Demokrat, tapi juga ditelusuri mungkin di partai WK (Wayan Koster) tersebut. KPK juga harus berani menelusuri aliran dana tersebut, tidak hanya berhenti pada WK semata," ujar Husni di Jakarta, Jumat (3/2/2012).

Ia juga mempertanyakan KPK yang hanya menjelaskan mengenai pencekalan Wayang, tapi tak menetapkan statusnya dalam kasus suap tersebut.

"Jelas, KPK menyebutkan dua orang dicekal dengan inisial AS dan WK, tapi tidak menjelaskan status WK sebagai apa. Dicekal dalam status sebagai apa. Ini tadi kan hanya umumkan status AS," tuturnya.

Terakhir, lanjut Husni, dirinya meminta PDI-P untuk turut serta mendukung KPK membongkar borok dalam kasus suap Wisma Atlet. Selain itu, PDIP juga diminta tidak menghalang-halangi kasus itu sehingga bisa terselesaikan.

"Kita harapkan partai di mana WK juga ikut mendukung penyidikan di KPK dan tidak menghalang-halangi, sama seperti yang dilakukan Partai Demokrat yang tetap mendukung penegakan hukum pada yang bersalah," pungkas Husni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com