JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Biro Perimbangan Keuangan DPP Partai Demokrat Muhammad Husni Thamrin mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengungkapkan pihak lain yang terlibat dalam kasus suap proyek Wisma Atlet dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selain Wayan Koster. Ia menduga, ada orang lain ikut menikmati kucuran dana dari partai tersebut.
"Himbauan pada KPK agar tidak hanya menelusuri aliran dana yang terjadi di Partai Demokrat, tapi juga ditelusuri mungkin di partai WK (Wayan Koster) tersebut. KPK juga harus berani menelusuri aliran dana tersebut, tidak hanya berhenti pada WK semata," ujar Husni di Jakarta, Jumat (3/2/2012).
Ia juga mempertanyakan KPK yang hanya menjelaskan mengenai pencekalan Wayang, tapi tak menetapkan statusnya dalam kasus suap tersebut.
"Jelas, KPK menyebutkan dua orang dicekal dengan inisial AS dan WK, tapi tidak menjelaskan status WK sebagai apa. Dicekal dalam status sebagai apa. Ini tadi kan hanya umumkan status AS," tuturnya.
Terakhir, lanjut Husni, dirinya meminta PDI-P untuk turut serta mendukung KPK membongkar borok dalam kasus suap Wisma Atlet. Selain itu, PDIP juga diminta tidak menghalang-halangi kasus itu sehingga bisa terselesaikan.
"Kita harapkan partai di mana WK juga ikut mendukung penyidikan di KPK dan tidak menghalang-halangi, sama seperti yang dilakukan Partai Demokrat yang tetap mendukung penegakan hukum pada yang bersalah," pungkas Husni.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.