Benahi Koordinasi Keamanan di Papua
Sutarman menepis berbagai sinyalemen bahwa sejumlah aksi penembakan itu diduga juga terkait dengan perilaku oknum-oknum aparat keamanan yang berada di Puncak Jaya atau Timika.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq berpendapat, potensi kekerasan bersenjata di Papua masih relatif besar sehingga sudah waktunya TNI dilibatkan untuk membantu polisi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, saat kunjungan kerja ke Papua sebulan lalu, Komisi I DPR mendapat laporan, secara umum situasi keamanan di Papua terkendali. Namun, penembakan oleh orang tak dikenal masih berlangsung secara sporadis. Pelaku, korban, dan lokasinya bervariasi.
Oleh karena itu, kata Mahfudz, hal yang harus diungkap oleh kepolisian adalah apakah ada keterkaitan antara kejadian penembakan yang satu dan lainnya. ”Unsur kekerasan menyebar sehingga yang mesti diungkap kepolisian adalah ada tidaknya jejaring antarpelaku,” katanya.
Selama ini, ujar Mahfudz, kepolisian tidak memiliki kekuatan kontrol yang menyeluruh. Kepolisian terlihat kewalahan dalam menghadapi kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua.
Sudah seharusnya tentara diperbantukan untuk turut menangani masalah kekerasan di Papua. Jika selama ini kepolisian hanya bisa menjaga jalan-jalan utama, tentara bisa diturunkan untuk menjaga daerah hutan dan perbukitan. Apalagi penembakan lebih sering terjadi di luar jalan utama yang dijaga polisi.
Secara terpisah, pengamat yang juga Ketua Tim Kajian Papua LIPI Muridan mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berupaya membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) serta mengirimkan utusan khusus presiden untuk Papua. Kedua kelembagaan itu masih baru serta masih tahap penjajakan dan pemantapan untuk dialog Jakarta-Papua.
Akan tetapi, menurut Muridan, kedua lembaga itu merupakan kemajuan dari kebijakan presiden karena presiden membentuk lembaga khusus untuk menangani Papua. Jadi, masyarakat Papua tidak harus berurusan dengan banyak kementerian kalau ingin berbicara soal masalah Papua.
”Namun, UP4B dan utusan khusus presiden belum menyentuh substansi masalah di Papua,” kata Muridan. Diperlukan prakondisi yang mantap dan lebih baik sebelum dialog Jakarta-Papua dapat dilakukan. ”Itu menjadi tugas UP4B dan utusan khusus presiden,” kata Muridan.
Terpopuler
Now Trending
