Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kamis Besok, Belasan Ribu Orang Berunjuk Rasa Soal RUU Desa dan Agraria

Kompas.com - 11/01/2012, 19:01 WIB
R. Adhi Kusumaputra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Kamis (12/1/2012) besok, belasan ribu orang akan berunjuk rasa serentak di Jakarta dan kota-kota lainnya di 27 provinsi di Indonesia. Aksi damai ini ingin meminta perhatian pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria, lebih memberdayakan petani dan mengembalikan hak desa.

Aksi damai yang melibatkan belasan ribu orang ini dikerahkan 70-an organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, antara lain Konsorsium Pembaruan Agraria, Sawit Watch, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Serikat Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Indonesia, Parade Nusantara.

"Meningkatnya konflik agraria, terakhir terjadi di Mesuji dan Bima, membuat kami berkumpul di sekretariat bersama, meminta pemerintah memulihkan hak-hak rakyat, mendorong agar sengketa dan konflik agraria diselesaikan. Kalau dibiarkan, ini akan menguras energi kita sebagai bangsa. Kami berharap DPR membentuk Pansus Konflik Agraria," kata Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ketika berkunjung ke kantor Redaksi Harian Kompas, Rabu (11/1/2012) sore.

Kunjungan ke Kompas ini dipimpin anggota DPR Budiman Sudjatmiko yang juga Pembina Parade Nusantara, dihadiri Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Andrie S Wijaya, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan, Executive Director Sawit Watch Abetnego Tarigan, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, Direktur Eksekutif Walhi Berry Nahdian Forqan, Sekjen Konsorsium Agraria Idham Arsyad. Mereka diterima Redaktur Pelaksana Harian Kompas Budiman Tanuredjo.

Nababan mengatakan, RUU Desa sangat penting karena ada pelemahan desa. Harus ada pembaruan di desa. Demikian halnya dengan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga sangat penting ketika semuanya harus diimpor. Nelayan juga tidak mendapat proteksi akibat masuknya kapal-kapal asing.

Sementara itu Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, Serikat Petani dan Sekber ingin UU Pokok Agraria NO 5 1960, dipertahankan. "Kalaupun Pansus Konflik Agraria dibentuk, UU Pokok Agraria tak boleh diutak atik," tandasnya.

Ia menambahkan, justru yang ingin merampas tanah petani itulah yang menginginkan UU itu diganti. Karena itu Serikat Petani akan mempertahankan UU Pokok Agraria.

Executive Director Sawit Watch Abetnego Tarigan berpendapat, ada beberapa pasal dalam UU mendesak dicabut, antara lain UU Perkebunan dan UU Penanaman Modal. Pasal 20 UU Perkebunan misalnya, memberikan kewenangan pada perkebunan soal pengamanan swakarsa.

"Kalau ini dibiarkan, potensi konflik seperti Mesuji akan meledak. Dan konflik agraria, kalau tidak diingatkan, akan menjadi bom waktu. Ini sudah dilakukan Komunitas Suku Anak Dalam yang menduduki perkebunan Wilmar di Jambi," ungkapnya.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Idham Arsyad mengingatkan, yang perlu dicermati dalam konflik agraria adalah keterlibatan TNI dan Polri. Karenanya ia meminta aparat bersenjata harus ditarik. "Kami amati bahwa pemerintahan hari ini tak punya solusi yang baik. Pada tahun 2012, tercatat 163 kasus agraria yang menewaskan 22 orang. Pemerintah hanya membentuk tim, tanpa ada solusi. Kami sudah ingatkan potensi konflik ini sejak tahun 2003. Dan potensi ini akan makin kuat setelah UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berlaku," tandas Idham.

Pembina Parade Nusantara Budiman Sujatmiko mengatakan, aksi ini melibatkan juga para kepala desa. "Petani ada di desa. Jadi kita minta hak-hak desa dikembalikan," katanya.

Budiman mengakui DPR sulit menyelesaikan kasus-kasus agraria dengan tuntas. "Saya akui beberapa teman anggota DPR adalah juga pemegang HPH," ungkapnya.

Jadwal aksi di Jakarta
Budiman memaparkan rencana aksi damai Kamis besok di Jakarta, yang rencananya diikuti ribuan orang dari berbagai elemen.

* Pukul 08.00, peserta aksi damai berkumpul di Masjid Istiqlal.
* Pukul 09.00, peserta berangkat ke Istana. Di sana, Budiman Sudjatmiko akan berpidato.
* Pukul 12.00, peserta berangkat ke Parkir Timur Senayan dengan bus. Ada kemungkinan jalan MH Thamrin dan Sudirman, Gatot Subroto ke arah Senayan terkena imbas macet karena bus-bus yang membawa peserta aksi akan berhenti di jalan protokol Jakarta.
* Pukul 13.00, peserta aksi menuju DPR. Di sana, semua anggota DPR yang pro RUU Desa diharapkan keluar menyambut peserta aksi.

Aksi di daerah

Bagaimana dengan aksi di daerah? Di sejumlah daerah, peserta aksi berencana langsung merebut lahan mereka. Rencanya aksi serentak dilakukan di 27 provinsi, dan setiap satu provinsi, aksi digelar di dua-tiga titik.

Jawa Timur
* Pelabuhan Ketapang-Lumajang
* Di Suramadu, peserta aksi akan menutup jembatan
* Madiun
* Malang

Jawa Tengah
* Di Solo Raya, peserta aksi berkumpul di pertigaan Kartosuro dan akan menutup jalan
* Di Kudus, peserta aksi berkumpul dengan buruh pabrik rokok
* Peserta dari Pati, Kendal, Batang, Temanggung berkumpul di Boyolali

Jawa Barat
* Peserta dari Majalengka, Cirebon, Indramayu, berkumpul di tol Cikampek dan berencana menutup jalan tol
* Peserta dari Pantura, juga berkumpul di Cikampek

Banten
Peserta aksi berkumpul di pintu tol Merak dan akan menutup pintu tol
 
Kalimantan
Hampir semua aliansi masyarakat adat ikut serta

Sumatera

* Di Sumatera Utara, aksi dilakukan diberbagai kabupaten
* Peserta dari Sumatera Selatan dan Lampung berkumpul di Sodong, Mesuji

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com