Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negara Predator

Kompas.com - 05/01/2012, 10:21 WIB

Sistem demokrasi yang diraih pascarezim otoriter Orde Baru semestinya menjadi arena bagi setiap warga negara untuk mewujudkan kedaulatan mereka dalam kehidupan politik dan ekonomi. Namun, alih-alih berdaulat, seusai pemilu, proses politik dan ekonomi sepenuhnya dikendalikan oleh berbagai kekuatan oligarkis berselubung partai, etnik, daerah, agama, dan golongan. Berbagai kekuatan oligarkis inilah yang akhirnya membajak dan akhirnya menikmati demokrasi.

Ironisnya, para penyelenggara negara di pusat dan daerah lebih memilih bersekutu dengan para oligarkis yang dibiayai oleh kapitalis-investor ketimbang mengawal bangsa, memuliakan konstitusi, dan menjaga hati nurani rakyat kita.

Berbagai konflik agraria seperti terjadi di Mesuji, Lampung, dan Lambu-Sape, Bima, semestinya tidak perlu terjadi jika para penyelenggara memiliki komitmen serius mengelola sumber daya ekonomi lokal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kasus Kecamatan Lambu dan Kecamatan Sape, sangat wajar masyarakat menolak wilayah mereka jadi areal pertambangan emas karena lokasinya merupakan sumber mata air yang menghidupi warga setempat sepanjang hayat.

Bagi umumnya masyarakat kita, hutan, tanah, dan lahan pertanian adalah soal hidup-mati seluruh generasi pada setiap komunitas lokal. Oleh karena itu, yang justru tidak wajar adalah penerbitan izin pertambangan yang potensial merampas hak hidup masyarakat setempat di atas nyawa ekonomi mereka sendiri. Dalam kasus Bima, masyarakat Kecamatan Lambu yang memblokade Pelabuhan Sape tampaknya kecewa berat terhadap Bupati Bima Ferry Zulkarnain yang menerbitkan izin pertambangan tanpa berkonsultasi dengan warga setempat. Apalagi, Lambu (dan juga Sape) adalah basis utama Bupati Ferry ketika memenangi Pilkada Bima, baik pada 2005 maupun untuk kedua kali pada 2010. Pada Pilkada 2005, Ferry Zulkarnain-Usman AK meraih 52,3 persen suara di Lambu, sedangkan pada Pilkada 2010 Ferry yang berganti pasangan dengan Syafrudin M Nur merebut 66,4 persen suara di kecamatan yang sama.

Kasus Bima (dan Mesuji) sekali lagi memperlihatkan betapa berisikonya kehidupan bangsa kita ketika para elite penyelenggara negara, di pusat dan daerah, lebih memilih bersekutu dengan para pemodal daripada rakyatnya sendiri. Pada tingkat ekstrem, kita tentu patut prihatin jika pada akhirnya negara menjadi monster dan predator bagi rakyatnya sendiri. Semoga tindak brutal aparat kepolisian menembaki pengunjuk rasa di Sape, Bima, bukan pertanda awal hadirnya negara yang berlaku sebagai predator bagi rakyatnya.

Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com