Alih Fungsi Lahan Terus Terjadi

Yang bisa dilakukan pemerintah pusat adalah menerbitkan peraturan pemerintah (PP), yang memberikan insentif bagi daerah yang mau menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sejauh ini, kata Gatot, ada tiga PP yang terkait dengan itu, yakni PP tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian, PP tentang Insentif dan Disinsentif Pertanian, dan PP tentang PP Penetapan Lahan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Pemerintah pusat juga masih memiliki kewenangan untuk memaksa daerah menetapkan status lahan, misalnya dengan memberikan insentif atau disinsentif bagi pemda yang mau menetapkan atau tidak.

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan, dalam mencapai surplus produksi beras 10 juta ton tahun 2014, peluang yang paling mungkin dilakukan adalah meningkatkan produktivitas. Ini lebih signifikan daripada pencetakan sawah.

Masih banyak instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan produktivitas. Kalau saja penyaluran bibit unggul dan pupuk lebih efektif, peningkatan produktivitas sangat terasa di lapangan. Belum lagi melalui optimalisasi tenaga penyuluh.

Bukan berarti ekstensifikasi terus tidak dikerjakan. Kementerian Pertanian sudah mengundang 34 bupati yang wilayahnya berpotensi dilakukan ekstensifikasi pertanian. BUMN pangan juga sanggup mencetak 100.000 hektar sawah pada tahun 2012. Kementerian Pertanian mencetak 100.000 hektar.

Meski begitu, harus disadari. Sekalipun cetak sawah bisa dilakukan tahun 2012, belum tentu potensi lahannya bisa secara optimal dimanfaatkan. Kesuburan lahan tidak bisa didapat secara instan.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, pihaknya sangat berharap pemda segera menerbitkan peraturan daerah soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang memasukkan lahan pertanian dalam kawasan yang harus dilindungi. (MAS)