Tiket Antrean TKI Dijual Rp 1,4 Juta

Jakarta, Kompas - Tenaga kerja Indonesia seakan tak pernah lekang dari penderitaan. Ribuan TKI yang sedang mengurus perpanjangan dokumen kerja di KBRI Kuala Lumpur terpaksa bersaing dengan calo penjual nomor antrean seharga 300 ringgit-500 ringgit (Rp 840.000- Rp 1,4 juta) per orang.

Aktivis organisasi nonpemerintah pembela hak buruh migran, Migrant Care, Alexander Ong, mengungkapkan hal ini saat dihubungi di Kuala Lumpur dari Jakarta, Rabu (14/12). Sedikitnya 2,6 juta TKI bekerja di Malaysia dengan 1 juta orang di antaranya tanpa dokumen resmi.

Mereka mengurus dokumen sebagai kelanjutan program amnesti 1,8 juta pekerja asing tanpa izin oleh Pemerintah Malaysia mulai 1 Agustus 2011 sampai 10 Januari 2012. Mereka yang gagal mendaftar amnesti dan mengurus dokumen resmi akan diusir.

”Perlu pemantauan ketat pembagian tiket antrean dan formulir pengurusan dokumen di KBRI Kuala Lumpur. Ada yang antre sejak jam tiga pagi sampai sore belum dapat tiket antrean, sudah seperti beli tiket pertandingan sepak bola,” ujar Alex.

Menurut Alex, pukul 08.30 saja 1.500-2.000 TKI sudah mengantre di luar pagar KBRI di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur.

Di Jakarta, anggota Fraksi PDI-P DPR, Eva Kusuma Sundari, menyesalkan hal ini. ”Laporan ini menyedihkan sekali karena TKI tak henti jadi sasaran pemerasan. Ruang gerak calo harus ditutup,” ujarnya.

Pengusaha kolaps

Terkait dengan moratorium penempatan TKI pekerja rumah tangga ke Arab Saudi, pengusaha pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) meminta pemerintah memberikan solusi terbaik bagi semua pihak. Sedikitnya 100 pengusaha PPTKIS Timur Tengah terancam kolaps.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan masa moratorium berlaku. Pengusaha kian terpuruk, apalagi telanjur membangun fasilitas pendukung penempatan miliaran rupiah, misalnya balai latihan kerja TKI.

”PPTKIS butuh jaminan kepastian usaha. Jika sudah diputuskan tak lagi mengirim PRT ke Saudi, pengusaha bisa segera beralih ke usaha lain supaya karyawan tetap bekerja,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Himsataki Abdul Baahri, pengusaha PPTKIS sedang memasuki masa sulit. Dia meminta pemerintah bersikap adil dan melihat efek domino dari moratorium.

Moratorium ke Arab Saudi, Jordania, Kuwait, dan Suriah praktis membuat PPTKIS hanya bisa mengirim TKI PRT ke Qatar, Oman, dan Bahrain. Ketiga negara Teluk itu butuh 2.000 TKI PRT per bulan, sementara 100 PPTKIS mampu memasok 10.000 orang.

Sekretaris Jenderal Indonesian Manpower Supplier for Saudi Arabia (IMSSA), konsorsium tiga asosiasi PPTKIS, Mahdi Husen meminta pemerintah tidak mencabut moratorium sebelum pembenahan masalah tuntas. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan jasa PPTKIS menempatkan TKI tanpa masalah. ”Tanpa PPTKIS, bisakah TKI jadi pahlawan devisa?” ujarnya. (ham)