Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seks Bebas Kini Dominasi Penularan HIV/AIDS

Kompas.com - 21/11/2011, 15:52 WIB
Didit Putra Erlangga Rahardjo

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Perilaku heteroseksual atau seks bebas kini menjadi penyebab dominan dalam penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Kondisi berbeda terlihat dalam lima tahun silam yang masih kebanyakan oleh pertukaran jarum suntik.

Hal tersebut terungkap dalam laporan yang dikeluarkan Komisi Nasional Penanggulangan AIDS Nasional dalam simposium internasional mengenai AIDS yang diikuti peserta dari negara anggota ASEAN di Hotel Mason Pine, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (21/11/2011). Simposium tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Dalam laporan tersebut terdapat data persentase kasus HIV/AIDS di Indonesia dalam dua periode, yakni tahun 2006 dan 2011 dari metode transmisi penyakit, yaitu berganti jarum suntik, hubungan seks bebas, seks sesama jenis, diturunkan dari orangtua, transfusi darah, dan penyebab yang tidak diketahui.

Hasilnya, pada tahun 2006, kecenderungan transmisi HIV/AIDS ternyata didominasi oleh jarum suntik dengan 54,42 persen penyumbang kasus HIV/AIDS yang terlaporkan, sementara seks bebas 38,5 persen. Kondisi tersebut berbalik 180 derajat pada lima tahun kemudian dengan persentase jarum suntik menurun jadi 16,3 persen, sementara seks bebas mencapai 76,3 persen. Artinya, mayoritas penularan HIV/AIDS di Indonesia dilakukan melalui hubungan seks.

Kondisi serupa ternyata diperlihatkan Laos. Dalam rilis yang mereka keluarkan, seks bebas menempati 88 persen dari metode transmisi HIV/AIDS, diikuti penyebab yang tidak diketahui yaitu 5,5 persen, sementara penularan dari ibu ke anak menempati peringkat ketiga yaitu 4,7 persen. Jarum suntik hanya menyumbang 1,7 persen.

Ali Ghufron menegaskan, Indonesia harus mengembangkan pendekatan evident based dalam menekan angka penyebaran HIV/AIDS mengingat gejala penularannya terus berubah dalam perjalanan waktu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com