Jaminan Sosial Siap Berjalan

Jakarta, Kompas - Sedikitnya 237 juta jiwa rakyat Indonesia bakal menikmati sistem jaminan sosial nasional. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Jumat (28/10) malam, menyetujui Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan peralihan dari PT Askes (Persero) langsung menjalankan jaminan kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan dari PT Jamsostek (Persero) menjalankan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang beroperasi selambatnya mulai 1 Juli 2015.

Pemerintah akan menyeleksi dewan direksi dan anggota dewan pengawas dari unsur pemerintah. DPR akan menyeleksi anggota dewan pengawas dari unsur masyarakat.

Persetujuan aklamasi anggota DPR dicapai dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Rapat yang dimulai pukul 14.45 diskors pukul 15.30 untuk forum lobi fraksi karena soal pasal waktu operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan belum disepakati.

Pemerintah, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Amanat Nasional menginginkan mulai tahun 2016. Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra mendesak dilaksanakan seiring dengan BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014.

Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS lalu menggelar rapat kerja mencari titik temu soal pasal ini. Selama rapat digelar di DPR, pemerintah bersama pimpinan partai politik anggota Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Koalisi Pemerintah melakukan upaya serupa konsolidasi di luar parlemen.

Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat membenarkan Wapres Boediono memimpin rapat Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Koalisi Pemerintah di rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta, selama satu jam, pukul 14.00-15.00.

Rapat koalisi

Rapat dihadiri, di antaranya, Ketua Umum PAN yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Umum PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, perwakilan PPP, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.