Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurangi Kursi PKS dan Demokrat, SBY Main Aman

Kompas.com - 19/10/2011, 21:02 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah, menilai pengurangan pos menteri Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, merupakan politik main aman yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Eep menilai, pengurangan pos kementerian dari Demokrat merupakan langkah aman, agar PKS tidak melakukan serangan balik pasca-reshuffle.

"Kalau PKS dikurangi satu, dan partai lainnya dikurangi juga, maka mereka akan merasa tidak akan dikurangi sendirian. Tapi kalau sampai, yang dikurangi itu bukan dari Demokrat, sudah tentu mereka akan menyerang SBY. Maka paling aman adalah Demokrat dikurangi satu, PKS dikurangi satu," ujar Eep di Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Ditambahkan Eep, pengurangan tersebut juga termasuk upaya Presiden untuk mengatur langkah politiknya dalam merespon pascaperombakan kabinet tersebut. Menurutnya, pengurangan jatah kursi Demokrat akan dapat dijadikan alasan jika PKS tidak terima dengan keputusan tersebut.

"Maka kalau mereka (PKS) menuntut, Presiden akan bilang jangankan Anda, partai pemenang pemilu saja, saya kurangi satu. Dan ini jelas politik pengamanan dari Presiden SBY," kata Eep.

Lebih lanjut, Eep menuturkan, mengenai persoalan pengurangan tersebut, hanya menjadi persoalan kecil jika Presiden tetap menjalankan program pemerintahannya untuk rakyat. Jika tidak melakukan hal tersebut, masalah pengurangan kursi menteri tersebut baru akan menjadi persoalan serius.

"Karena sudah dianggap tidak bekerja efektif menjalankan programnya, lalu kemudian konsolidasi pemerintahannya juga terganggu," terangnya.

Meskipun demikian, Eep tetap memprediksikan, PKS akan tetap bertahan di koalisi. PKS, kata Eep, hanya melakukan perlawanan jangka pendek. Apalagi, menurutnya, Presiden sejauh ini sudah mendapatkan pengalaman cukup dalam menghadapi partai-partai yang pragmatis dalam pemerintahan.

"Artinya dulu dia kan sering diancam. Kan Partai Bulan Bintang pernah mengancam, ketika menterinya dihabisi. Tetapi kemudian setelah dengan begitu gagah, gegap gempita, dan bereaksi keras, kan setelah itu tidak ada apa-apa," kata Eep.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi dua pos menteri dari partai politik untuk diisi kalangan profesional dalam reshuffle KIB Jilid II. Masing-masing satu menteri asal PKS dan satu menteri asal Partai Demokrat.

Pos menteri untuk PKS berkurang dari empat menjadi tiga dengan ditariknya kader PKS Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Dari Partai Demokrat, dua kader yang ditarik adalah Darwin Zahedy Saleh dan Freddy Numberi dan satu kader baru masuk kabinet yakni Amir Syamsuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

    Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

    Nasional
    Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

    Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

    Nasional
    PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

    PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

    Nasional
    Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

    Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

    Nasional
    Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

    Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

    Nasional
    Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

    Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

    Nasional
    DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

    DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

    Nasional
    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Nasional
    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Nasional
    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    Nasional
    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Nasional
    KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    Nasional
    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

    Nasional
    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    Nasional
    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com