Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Sita 165 Senjata Tajam Tujuan Ambon

Kompas.com - 15/09/2011, 11:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam menyatakan, dalam razia kepolisian di sejumlah pelabuhan di Indonesia terhadap penumpang kapal menuju Ambon, ditemukan 165 senjata tajam yang siap diberangkatkan.

Di Jakarta, Polda Metro Jaya menjaring 32 orang dan mendapatkan 28 senjata tajam. Dari Jawa Timur terjaring 25 orang dengan 105 senjata tajam. Sementara di Jawa Tengah terjaring 22 orang dan 32 senjata tajam. Ditemukan sebuah senjata api, kata Anton, tetapi hanya senjata mainan.

"Kita lakukan sweeping dan razia, khususnya di Jakarta, Jateng, Jatim, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Nah, ini tentu mereka menjalani pemeriksaan selama 1 x 24 jam, dicek alamatnya. Kalau yang kuat untuk ditahan, ya ditahan, yang tidak ya tidak," ujar Anton di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/9/2011).

Dikatakan, sejumlah penumpang yang diamankan tersebut mengaku ke Ambon untuk bekerja. Namun, polisi mencurigai keterangan itu karena mereka membawa senjata tajam. Mereka yang terjaring, tuturnya, akan dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang memiliki dan menguasai senjata api tanpa dilengkapi izin yang berlaku.

"Ada yang mau bekerja, tapi mereka membawa senjata tajam. Nah, ini patut dicurigai. senjata tidak satu dua, tapi banyak. Mohon maaf bagi pejalan yang akan ke Kota Ambon terganggu, harap dimaklumi untuk kepentingan bersama," lanjutnya.

Saat ini, Anton menjelaskan, situasi Kota Ambon lebih tenang dan terkendali. Ia mengimbau agar masyarakat Kota Ambon tetap menahan diri jika ada provokasi dari luar. "Jadi situasi Kota Ambon sudah bagus, baik. Kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mau menahan diri," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com