Presiden Belum Terima Laporan Bentrok di Puncak Jaya

Kompas.com - 01/08/2011, 13:27 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Senin (1/8/2011) belum menerima laporan mengenai bentrokan antarkelompok pendukung politik di Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua yang terjadi Sabtu (30/7/2011) kemarin.

Kepala Negara belum berencana memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto terkait bentrokan berdarah yang menewaskan 17 orang tersebut.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin kepada para wartawan di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin. "Biasanya kalau laporan investigasi atau hasil temuan di lapangan sudah lengkap, Menkopolhukam akan menyampaikannya kepada Presiden," kata Julian.

Ia menambahkan, Djoko akan memberikan penjelasan terkait insiden berdarah itu. Saat ini, aparat penegak hukum masih terus melakukan verifikasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, Minggu (31/7), bentrokan antarwarga di Ilaga terjadi pada Sabtu siang.

Seperti diberitakan, insiden dipicu penarikan dukungan DPC Gerindra di Ilaga terhadap Simon Alom. Menurut keterangan dari Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Wachyono, ketika Simon Alom hendak mengikuti verifikasi pada Sabtu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilaga menolaknya. Alasannya, Partai Gerindra yang sebelumnya mendukung pencalonan Simon Alom telah menarik dukungan.

Sontak pendukung Simon Alom marah dan menyerang kelompok Ketua DPC Gerindra Ilaga Thomas Tabuni. Bentrokan pada Sabtu itu membuat seorang anggota Brimob luka terkena panah. "Beruntung anggota Brimob itu menggunakan baju antipeluru," kata Wachyono.

Bentrokan sempat berhenti, tetapi pada Minggu sekitar pukul 06.00, kelompok Simon Alom kembali menyerang kelompok Thomas Tabuni.

"Saling serang itu dengan menggunakan panah, tombak, dan kapak sehingga menewaskan 17 orang. Sebanyak 13 orang dari kelompok Thomas Tabuni dan empat orang dari kelompok Simon Alom tewas," tutur Wachyono seraya menjelaskan bahwa tempat kejadian perkara berada di antara Kantor DPRD Kabupaten Puncak dan rumah Thomas Tabuni.

Saat ini, situasi di Puncak Jaya dilaporkan telah kembali tenang. Ketua Sinode Kingmi Papua, Pendeta Benny Giyai, yang dihubungi di Jayapura, meminta warga dari kelompok yang bertikai di Ilaga perlu menahan diri dan segera duduk bersama untuk menyelesaikan konflik horizontal itu. Penyelesaian itu perlu melibatkan tokoh gereja dan masyarakat sebagai penengah agar konflik tidak melebar.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

    Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

    Nasional
    Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

    Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

    Nasional
    Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

    Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

    Nasional
    Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

    Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

    Nasional
    Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

    Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

    Nasional
    Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

    Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

    Nasional
    Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

    Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

    Nasional
    Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

    Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

    Nasional
    Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

    Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

    Nasional
    MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

    MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

    Nasional
    Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

    Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

    Nasional
    MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

    MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

    Nasional
    Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

    Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

    Nasional
    Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

    Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

    Nasional
    Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

    Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X