Dana Operasional Polisi Terbatas

Jakarta, Kompas - Tuntutan publik terhadap adanya peningkatan kinerja kepolisian semakin besar seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan peningkatan anggaran operasional yang hingga saat ini masih minim.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas dari sumber-sumber polisi di lingkungan reserse di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, Rabu (6/7), mereka harus pandai-pandai mendapat dan mengatur ”pemasukan” untuk menutup biaya operasional yang minim tersebut.

Dari puluhan kasus yang masuk setiap bulan di kepolisian sektor metro, kenyataannya hanya dua sampai lima kasus yang terbiayai oleh negara dengan penerapan sistem subsidi silang.

Besarnya beban para reserse di lapangan ini sering kali membuat para kepala polsek mendapat perlawanan tersembunyi dari para reserse bawahannya.

Bentuk perlawanan tersebut antara lain tidak melaksanakan atau menghindari perintah dengan berbagai alasan, lamban bekerja di lapangan, terutama mengungkap para tersangka yang tidak berpotensi meresahkan publik, seperti penjahat jalanan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar juga mengakui bahwa adanya keterbatasan anggaran tersebut, seperti untuk tugas-tugas patroli dan penyidikan perkara.

Meski demikian, menurut Baharudin, walaupun anggaran yang diberikan negara terbatas, Polda Metro Jaya memastikan anggotanya dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik.

”Setiap kegiatan atau operasi kepolisian ada dana pendukungnya. Soal terbatas, ya, karena kemampuan negara saat ini juga masih terbatas,” kata Baharudin, kemarin.

Patroli dan penyidikan

Menurut Baharudin, anggaran untuk sebuah mobil patroli adalah 10 liter premium dan 2 liter premium untuk motor. Sementara uang saku anggota patroli Rp 10.000 per orang.