Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Belum Terima Laporan PPATK

Kompas.com - 07/06/2011, 23:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi belum mendapatkan informasi soal transaksi mencurigakan atas nama mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin yang berhasil diidentifikasi Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK). Transaksi mencurigakan atas nama Nazaruddin tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games.

"Itu (laporan transaksi mencurigakan) termasuk yang belum kita dapatkan," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi di gedung KPK Jakarta, Selasa (7/6/2011).

Menurut Johan, jika pihaknya telah mendapatkan laporan terkait transaksi mencurigakan tersebut, KPK dapat mengembangkannya ke arah tindak pidana yang lain. "Kalaupun itu ada ya, saya tegaskan," kata Johan.

Ia menambahkan, sesuai dengan pola kerja KPK, pihaknya selalu berkoordinasi dengan PPATK terkait transaksi mencurigakan yang melibatkan para tersangka korupsi. "Nanti secara kebiasaan di KPK, ketika sudah ada penetapan tersangka, biasanya kita koordinasi dengan PPATK. Apa ada transaksi-transaksi yang mencurigakan tersangka yang ada di KPK," katanya.

Sebelumnya, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan di PPATK, Subintoro mengungkapkan adanya transaksi atas nama Nazaruddin terkait kasus Sesmenpora. Transaksi atas nama politikus Partai Demokrat itu merupakan bagian dari 13 transaksi mencurigakan terkait.

"Terkait kasus Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sedang mendalami 13 transaksi mencurigakan pada delapan bank," kata Subintoro (6/6/2011).

Subintoro tidak bersedia menjelaskan nama-nama pemilik sejumlah rekening mencurigakan itu. Namun ia mengatakan bahwa pemilik adalah orang-orang yang selama ini dikaitkan dengan kasus wisma atlet. "Saya tidak boleh menyebut nama. Tetapi nama yang bersangkutan (Nazaruddin) memang ada," ucapnya.

Nama Nazaruddin mulai muncul dalam kasus ini setelah Kamaruddin Simanjuntak, mantan kuasa hukum salah satu tersangka Mindo Rosalina Manullang mengungkap dugaan keterlibatan Nazaruddin. Kamaruddin mengatakan bahwa Rosa hanya diperintahkan Nazar selaku atasnnya di PT Anak Negeri untuk mengantarkan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris bertemu dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam mengantarkan cek senilai Rp 3,2 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com