Ironi Kapal Pesiar

Kompas.com - 01/06/2011, 04:46 WIB
Editor

Bagi para petualang bahari yang gemar berkeliling dunia dengan kapal pesiar atau perahu layar bertiang tinggi, Indonesia adalah ”surga”. Negeri ini punya pesona sempurna; panorama dalam laut, pesisir pantai, gulungan ombak, tradisi budaya dan etnik, tarian, makanan, hutan, dan lainnya.

Akan tetapi, ternyata hanya puluhan kapal pesiar yang menyinggahi Indonesia. Wisatawan yang menggunakan kapal layar bertiang tinggi pun hanya mau datang saat digelar Sail Indonesia. Padahal, Singapura, Malaysia, dan Thailand setiap tahun dikunjungi ratusan kapal pesiar mewah dan ribuan perahu layar bertiang tinggi.

Ada sejumlah hal yang menjadi penghambat. Pertama, perahu layar dan kapal pesiar asing diharuskan mengantongi izin masuk ke wilayah Indonesia (Clearance Approval for Indonesian Teritory/CAIT). Izin itu diterbitkan empat pihak, yakni Badan Intelijen Strategis (BAIS), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Luar Negeri, dan Markas Besar TNI. Proses perizinan memakan waktu minimal satu bulan.

Kedua, pemberian visa kunjungan ke Indonesia hanya berlaku selama dua bulan. Padahal, kecepatan perahu atau kapal pun terbatas, sementara perairan Indonesia sangat luas. ”Malaysia dan Thailand memberikan izin visa kunjungan untuk turis minat khusus ini selama satu tahun,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Cinta Bahari Raymon Lesmana.

Ketiga, ada peraturan Menteri Keuangan tahun 2006 mengategorikan semua sarana atau barang yang dibawa wisatawan asing ke Indonesia sebagai barang impor sementara. Itu berlaku juga terhadap wisatawan minat khusus.

Sebagai barang impor, otomatis perahu layar dan kapal pesiar juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Total ketiga jenis pajak itu sekitar 52 persen dari nilai barang. Jika harga perahu layar Rp 15 miliar per unit berarti turis asing itu harus menyetor Rp 7,8 miliar sebelum masuk ke RI. Uang jaminan itu dibayar ke kas negara melalui bank dan nantinya diambil kembali saat hendak keluar dari Indonesia. Masalahnya, proses pengambilan kembali uang itu selalu memakan waktu lama dengan birokrasi yang berbelit.

Keempat, Pemerintah RI juga mensyaratkan adanya bank garansi di negara asal turis asing untuk tinggal selama beberapa bulan di Indonesia. Persoalannya adalah tak ada bank bersedia menjamin warga suatu negara untuk tinggal di negara lain.

Kelima, jika para petualang bahari ingin bebas dari berbagai ketentuan itu harus mengantongi surat jaminan dari pejabat eselon satu di Indonesia atau agen perjalanan. Masalahnya, tak ada agen yang bersedia.

Regulasi ini, menurut praktisi bisnis wisata bahari, Aji Sularso, menjadi penghambat utama bagi kapal pesiar dan perahu layar tiang tinggi milik asing untuk masuk ke Indonesia. Biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh izin masuk wilayah Indonesia jauh lebih mahal dibanding ongkos berwisata.

”Maka, rencana kunjungan ke Indonesia terpaksa dibatalkan. Mereka kemudian mengalihkan perjalanan menuju ke Malaysia dan Thailand. Di sana, mereka diberi berbagai kemudahan yang membuat wisatawan asing itu ingin tinggal lebih lama,” ujar Aji Sularso. Jadi, penghambat utama bisnis pariwisata Indonesia adalah pejabat kita sendiri. Amat ironi! (Jannes Eudes Wawa)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Herlis Memang Pulang Kampung, Tapi Sudah Jadi Mayat'

"Herlis Memang Pulang Kampung, Tapi Sudah Jadi Mayat"

Regional
Kebijakan Wali Kota Hendi Antar Semarang Jadi Pilot Project Pendataan Keluarga

Kebijakan Wali Kota Hendi Antar Semarang Jadi Pilot Project Pendataan Keluarga

Regional
Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Regional
Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Regional
Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Regional
Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Regional
Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah 'Siap, Pak'

Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah "Siap, Pak"

Regional
Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

Regional
Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Regional
Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Regional
Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Regional
Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Regional
Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Regional
Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X