Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur NII Jateng Ikut Ditangkap

Kompas.com - 24/05/2011, 12:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian ternyata menangkap enam orang (sebelumnya lima orang) yang diduga terlibat dalam jaringan Negara Islam Indonesia di daerah Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Salah satunya diduga menjabat Gubernur NII Jawa Tengah.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, penangkapan mereka adalah pengembangan penyidikan kasus NII tahun 2008 di Jawa Barat yang dilakukan tim Bareskrim Polri. Dalam kasus itu, 17 pejabat NII telah divonis bersalah dalam percobaan makar.

"Sebenarnya, tujuan utama kami ingin mencari orang yang masuk dalam daftar penyelidikan yang diketahui ada di rumah itu. Insialnya M. Ketika (M) ditangkap, ternyata dia bersama yang lain-lain ada di rumah itu," kata Boy di Mabes Polri, Selasa (24/5/2011).

Pria berinisial M itu, kata Boy, ditangkap untuk menelusuri keberadaan buronan berinsial A. Awalnya, keenam orang itu diinterogasi di rumah itu. Setelah ditemukan berbagai dokumen dan buku terkait aktivitas NII di rumah itu, keenamnya lalu dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diperiksa secara intensif.

"Dari hasil interview, diduga mereka terkait aktivitas NII Jawa Tengah, khususnya Wilayah II Jawa Tengah. Dari enam itu, seseorang menjabat Gubernur (NII) Jawa Tengah berinisial TD. Siang ini tengah dilakukan pemeriksaan," kata Boy.

Seperti diberitakan, sepak terjang NII kembali mencuat setelah mahasiswa di sejumlah kampus di daerah hilang. Para keluarga menduga bahwa anggota keluarganya direkrut jaringan NII.

Imam Supriyanto, mantan Menteri Peningkatan Produksi Pangan NII, telah menyampaikan bahan-bahan terkait NII, terutama keterlibatan Panji Gumilang alias Abu Toto, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Hingga saat ini, Panji belum diperiksa oleh penyidik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com