Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspadai Daya Tarik Korupsi

Kompas.com - 16/05/2011, 10:02 WIB

KOMPAS.com - Di Kongo (Zaire) ketika dipimpin diktator Mobutu Sese Seko (1965-1997), praktik korupsi benar-benar masif dan berkelindan dengan birokrasi. Para pegawai rendahan dan penduduk dibiarkan berkorupsi kecil-kecilan agar terhindar dari mati kelaparan. Korupsi yang merajalela dimaknai sebagai tindakan memberikan uang ”untuk jajan anak-anak” atau ”menambah uang belanja sampai akhir bulan”.

Dalam konteks yang mirip, kita tak ingin pemaknaan keliru itu terjadi di Indonesia. Namun, kasus-kasus korupsi yang setiap saat terbongkar membuat merinding. Kasus terakhir adalah tertangkapnya Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dengan barang bukti cek Rp 3,2 miliar serta uang tunai berupa 128.148 dollar AS, 13.070 dollar Australia, 1.955 euro, dan Rp 73,171 juta, yang diduga terkait suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang untuk persiapan SEA Games. 

Selain Wafid yang tertangkap tangan oleh KPK di kantornya, dua orang juga menjadi tersangka, yaitu Mohammad El Idris dan Mindo Rosalina Manulang. Kasus itu juga menyebut-nyebut politikus Partai Demokrat, yaitu Bendahara Umum M Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Kini, semua dugaan itu tengah diurai KPK.

Perselingkuhan korupsi dan politikus memang bukan yang pertama terdengar. Beberapa kasus korupsi umumnya melibatkan politikus yang mengendalikan negeri ini. Sejak reformasi tahun 1998 yang menolak korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), korupsi justru malah tumbuh subur. Pelaku korupsi makin meluas, terlebih aparat negara yang seharusnya..........(selengkapnya baca Harian Kompas, Senin 16 Mei 2011, halaman 2)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com