Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspadai Daya Tarik Korupsi

Kompas.com - 16/05/2011, 10:02 WIB

KOMPAS.com - Di Kongo (Zaire) ketika dipimpin diktator Mobutu Sese Seko (1965-1997), praktik korupsi benar-benar masif dan berkelindan dengan birokrasi. Para pegawai rendahan dan penduduk dibiarkan berkorupsi kecil-kecilan agar terhindar dari mati kelaparan. Korupsi yang merajalela dimaknai sebagai tindakan memberikan uang ”untuk jajan anak-anak” atau ”menambah uang belanja sampai akhir bulan”.

Dalam konteks yang mirip, kita tak ingin pemaknaan keliru itu terjadi di Indonesia. Namun, kasus-kasus korupsi yang setiap saat terbongkar membuat merinding. Kasus terakhir adalah tertangkapnya Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dengan barang bukti cek Rp 3,2 miliar serta uang tunai berupa 128.148 dollar AS, 13.070 dollar Australia, 1.955 euro, dan Rp 73,171 juta, yang diduga terkait suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang untuk persiapan SEA Games. 

Selain Wafid yang tertangkap tangan oleh KPK di kantornya, dua orang juga menjadi tersangka, yaitu Mohammad El Idris dan Mindo Rosalina Manulang. Kasus itu juga menyebut-nyebut politikus Partai Demokrat, yaitu Bendahara Umum M Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Kini, semua dugaan itu tengah diurai KPK.

Perselingkuhan korupsi dan politikus memang bukan yang pertama terdengar. Beberapa kasus korupsi umumnya melibatkan politikus yang mengendalikan negeri ini. Sejak reformasi tahun 1998 yang menolak korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), korupsi justru malah tumbuh subur. Pelaku korupsi makin meluas, terlebih aparat negara yang seharusnya..........(selengkapnya baca Harian Kompas, Senin 16 Mei 2011, halaman 2)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com