Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Lebih Baik Diteliti Saja

Kompas.com - 11/05/2011, 13:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dugaan penggelembungan dana (mark up) pada pembelian pesawat Merpati Nusantara Airlines tipe M-60 dari perusahaan asal China, Xian Aircraft Industry, sebaiknya diteliti. Ia tak mau menduga-duga mengenai indikasi adanya penggelembungan dana tersebut.

"Saya tidak mau menduga-duga mengenai kasus tersebut. Lebih baik diteliti dengan baik saja," ujar mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini kepada wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya No 6, Jakarta Selatan, Rabu (11/5/2011).

Akan tetapi, Kalla menilai, terjadi keunikan dalam kisaran dana pembelian yang dikatakan di atas harga pasar. Untuk itu, dalam kasus tersebut, ia menyarankan agar lebih baik menanyakannya kepada beberapa pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN.

"Merpati mengatakan, dia (Merpati) beli 11,2 juta dollar AS, jadi kan kalau dikali 15 pesawat yang dibeli saat itu cuma sekitar 160 juta dollar AS. Tetapi jaminannya itu dibeli 220 juta dollar AS. Nah, ke mana yang lain sisanya? Tanya saja ke Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, atau Kementerian BUMN. Saya tidak tahu karena saat itu bukan zaman saya lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Sabtu (7/5/2011), Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring Munatsir Mustaman mengungkapkan, ada dugaan penggelembungan dana dalam pengadaan pesawat Merpati tipe MA-60. Sebab, satu pesawat dihargai 14,3 juta dollar AS setelah dikenai pajak. Padahal, harga normal untuk pesawat MA-60 yang baru hanya 11,1 juta dollar AS.

"Mark up ini dilakukan Kementerian BUMN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan serta Kementerian Perhubungan," kata Munatsir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    Nasional
    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    Nasional
    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Nasional
    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Nasional
    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Nasional
    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Nasional
    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    Nasional
    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Nasional
    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Nasional
    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com