Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Lebih Baik Diteliti Saja

Kompas.com - 11/05/2011, 13:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dugaan penggelembungan dana (mark up) pada pembelian pesawat Merpati Nusantara Airlines tipe M-60 dari perusahaan asal China, Xian Aircraft Industry, sebaiknya diteliti. Ia tak mau menduga-duga mengenai indikasi adanya penggelembungan dana tersebut.

"Saya tidak mau menduga-duga mengenai kasus tersebut. Lebih baik diteliti dengan baik saja," ujar mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini kepada wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya No 6, Jakarta Selatan, Rabu (11/5/2011).

Akan tetapi, Kalla menilai, terjadi keunikan dalam kisaran dana pembelian yang dikatakan di atas harga pasar. Untuk itu, dalam kasus tersebut, ia menyarankan agar lebih baik menanyakannya kepada beberapa pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN.

"Merpati mengatakan, dia (Merpati) beli 11,2 juta dollar AS, jadi kan kalau dikali 15 pesawat yang dibeli saat itu cuma sekitar 160 juta dollar AS. Tetapi jaminannya itu dibeli 220 juta dollar AS. Nah, ke mana yang lain sisanya? Tanya saja ke Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, atau Kementerian BUMN. Saya tidak tahu karena saat itu bukan zaman saya lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Sabtu (7/5/2011), Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring Munatsir Mustaman mengungkapkan, ada dugaan penggelembungan dana dalam pengadaan pesawat Merpati tipe MA-60. Sebab, satu pesawat dihargai 14,3 juta dollar AS setelah dikenai pajak. Padahal, harga normal untuk pesawat MA-60 yang baru hanya 11,1 juta dollar AS.

"Mark up ini dilakukan Kementerian BUMN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan serta Kementerian Perhubungan," kata Munatsir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Nasional
    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Nasional
    Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

    Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

    Nasional
    PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

    PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

    Nasional
    PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

    PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

    Nasional
    Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

    Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

    Nasional
    Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

    Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

    Nasional
    Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

    Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

    Nasional
    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

    Nasional
    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

    Nasional
    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Nasional
    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Nasional
    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    Nasional
    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com