Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din: Jangan Negosiasi dengan Perompak

Kompas.com - 19/04/2011, 13:59 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, pemerintah harus bertindak tegas membebaskan 20 awak kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia sejak 16 Maret. Langkah negosiasi yang saat ini ditempuh dinilai akan memicu kejahatan serupa terulang lagi.

"Jangan bernegosiasi. Sekali bernegosiasi, tindakan kejahatan para perompak tidak akan sirna dan terus-menerus akan diulangi," kata Din, Selasa (19/4/2011), disela peluncuran Shodaqoh Sampah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Din menilai, hingga saat ini pemerintah belum melakukan tindakan tegas dan konkret untuk membebaskan 20 ABK tersebut. "Kami melihat belum ada langkah-langkah konkret dari pemerintah. Selama ini pemerintah hanya memberitahukan bahwa kondisi 20 ABK baik-baik saja. Itu tidak cukup, bisa saja hari ini keadaan mereka baik, tetapi tidak untuk hari-hari besok," ucapnya.

Menurut Din, Pemerintah Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain dalam menyelamatkan warga negaranya dari ancaman perompak Somalia. Langkah operasi militer harus segera dilakukan tanpa mengorbankan jiwa para ABK yang disandera para perompak.

Sementara itu, kemarin, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, negosiasi antara pemilik kapal MV Sinar Kudus dan perompak di Somalia yang menawan 20 anak buah kapal asal Indonesia telah sampai pada proses jumlah uang tebusan. Terkait nominalnya, Djoko enggan mengungkapkannya.

"Begini, mengenai jumlahnya, kalau saya bilang jumlahnya 'X', nanti dibilang terlalu besar. Ada yang bilang terlalu kecil. Ini pasti menimbulkan polemik. Nanti saja kalau masalah ini sudah selesai. Yang penting semua kru kapal selamat, bisa dibawa pulang. Manusia itu tidak bisa dinilai dengan uang. Prioritas utama kami adalah keselamatan awak, sesuai dengan direktif Presiden," kata Djoko di sela-sela rapat kerja mengenai Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (18/4/2011).

Djoko mengakui, proses negosiasi antara pemilik kapal dan perompak memang sangat memakan waktu. "Ini kan tidak mudah. Tidak (seperti) mengirim barang ke Jawa Timur. Ke Somalia itu kita berhubungan dengan siapa, mekanismenya bagaimana, delivery-nya bagaimana," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    Nasional
    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Nasional
    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Nasional
    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Nasional
    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com