Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din: Jangan Negosiasi dengan Perompak

Kompas.com - 19/04/2011, 13:59 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, pemerintah harus bertindak tegas membebaskan 20 awak kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia sejak 16 Maret. Langkah negosiasi yang saat ini ditempuh dinilai akan memicu kejahatan serupa terulang lagi.

"Jangan bernegosiasi. Sekali bernegosiasi, tindakan kejahatan para perompak tidak akan sirna dan terus-menerus akan diulangi," kata Din, Selasa (19/4/2011), disela peluncuran Shodaqoh Sampah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Din menilai, hingga saat ini pemerintah belum melakukan tindakan tegas dan konkret untuk membebaskan 20 ABK tersebut. "Kami melihat belum ada langkah-langkah konkret dari pemerintah. Selama ini pemerintah hanya memberitahukan bahwa kondisi 20 ABK baik-baik saja. Itu tidak cukup, bisa saja hari ini keadaan mereka baik, tetapi tidak untuk hari-hari besok," ucapnya.

Menurut Din, Pemerintah Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain dalam menyelamatkan warga negaranya dari ancaman perompak Somalia. Langkah operasi militer harus segera dilakukan tanpa mengorbankan jiwa para ABK yang disandera para perompak.

Sementara itu, kemarin, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, negosiasi antara pemilik kapal MV Sinar Kudus dan perompak di Somalia yang menawan 20 anak buah kapal asal Indonesia telah sampai pada proses jumlah uang tebusan. Terkait nominalnya, Djoko enggan mengungkapkannya.

"Begini, mengenai jumlahnya, kalau saya bilang jumlahnya 'X', nanti dibilang terlalu besar. Ada yang bilang terlalu kecil. Ini pasti menimbulkan polemik. Nanti saja kalau masalah ini sudah selesai. Yang penting semua kru kapal selamat, bisa dibawa pulang. Manusia itu tidak bisa dinilai dengan uang. Prioritas utama kami adalah keselamatan awak, sesuai dengan direktif Presiden," kata Djoko di sela-sela rapat kerja mengenai Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (18/4/2011).

Djoko mengakui, proses negosiasi antara pemilik kapal dan perompak memang sangat memakan waktu. "Ini kan tidak mudah. Tidak (seperti) mengirim barang ke Jawa Timur. Ke Somalia itu kita berhubungan dengan siapa, mekanismenya bagaimana, delivery-nya bagaimana," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    Nasional
    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Nasional
    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    Nasional
    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    Nasional
    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Nasional
    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nasional
    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Nasional
    Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

    Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

    Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

    Nasional
    Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

    Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

    Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

    Nasional
    BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

    BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

    Nasional
    Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

    Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

    Nasional
    Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

    Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com