Dana Otsus Papua Dipakai JJS ke Roma?

Menurut Rizal Djalil, pihaknya akan menyerahkan laporannya Senin (18/4/2011) ke pimpinan DPR. Menurut dia, temuan BPK membuka mata, pendelegasian pengelolaan keuangan kepada elite lokal sebagai implementasi otonomi ternyata tidak diiringi akuntabilitas yang memadai. Dampaknya, justru menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif.

"Pemerintah pusat harus membuat koridor yang jelas dan memberikan atensi agar komitmen pemerintah yang besar terwujudnya kesejehteraan dapat benar-benar terwujud," tandas Rizal.

Hadi menambahkan, pihaknya baru saja kembali dari Papua untuk menyaksikan penandatanganan MoU antara BPK dan DPRD se-Provinsi Papua mengenai tata cara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK ke DPRD.

Selain itu, Hadi juga menyaksikan BPK menandatangani MoU dengan 58 kepala daerah tingkat I provinsi, kabupaten dan kota se-Papua mengenai pemeriksaan keuangan secara e-audit. Papua tercatat provinsi ketiga setelah Banten dan DKI Jakarta yang menandatangani e-audit.