Utamakan Sekolah Aman
Pengalaman beberapa kali gempa, baik di dalam negeri maupun luar negeri, ratusan sekolah hancur. Di Indonesia tidak banyak anak sekolah yang menjadi korban saat berada di sekolah.
”Hal itu, antara lain, karena berbagai bencana terjadi umumnya di luar jam sekolah. Bagaimana jika gempa terjadi saat jam sekolah?” kata Kepala Pusat Informasi dan Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Rabu (9/3).
Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2010, jumlah sekolah Indonesia termasuk empat yang terbanyak di dunia. Dari 144.507 sekolah dasar, sebanyak 109.401 sekolah berada di provinsi risiko gempa tinggi.
Di SLB, sebanyak 1.147 sekolah dari total 1.455 sekolah berisiko gempa tinggi, sedangkan SMP sebanyak 18.855 sekolah dari total 26.277 sekolah. Sementara sekolah menengah sebanyak 7.237 sekolah dari total 10.239 sekolah yang berisiko tinggi.
Sebagai contoh, saat bencana tsunami di Aceh tahun 2004, tercatat 750 sekolah hancur. Gempa bumi di Yogyakarta pada 2006 menghancurkan 2.900 sekolah, gempa bumi di Padang 2009 merusak 241 sekolah dan 60 siswa tewas di Mentawai, serta bencana di Mentawai menyebabkan 7 sekolah hancur.
Melihat hal itu, kata Sutopo, BNPB mengusulkan evaluasi terhadap sekolah-sekolah di 60 kabupaten/kota yang rentan bencana gempa, tsunami, dan gunung meletus.
Beberapa sekolah yang menjadi prioritas itu berada di Badung dan Karangasem (Provinsi Bali), Pandeglang, Serang, dan Tangerang (Banten), sekolah di Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah lain. Untuk Aceh tidak lagi menjadi prioritas karena pascabencana gempa dan tsunami 2004, sekolah-sekolah yang dibangun kebanyakan sudah menerapkan prinsip aman bencana.
Sutopo mengatakan, setelah dievaluasi, bangunan sekolah yang rentan terhadap bencana harus segera diperkuat strukturnya. ”Kami telah menyusun panduan sekolah aman di 60 kabupaten/kota itu dibantu oleh sejumlah pihak, seperti ITB (Institut Teknologi Bandung) dan beberapa lembaga lain, termasuk NGO,” katanya.
Di samping perkuatan struktur, diusulkan adanya pelatihan kepada kontraktor dan panitia pengawas tentang teknik pelaksanaan dan pengawasan proses perkuatan struktur dan faktor keselamatan bangunan dan lingkungan sekolah. Selain itu, juga harus dipastikan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan mutu bahan dan cara pengerjaannya.
”Baru-baru ini Ketua BNPB sudah mengirim surat ke Kementerian Pendidikan Nasional untuk menggunakan sebagian dana alokasi khusus (DAK) tahun 2011 yang jumlahnya Rp 11 triliun itu,” kata Sutopo.
Peneliti Pusat Mitigasi Bencana ITB, Krishna Pribadi, mengatakan, sekolah aman menjadi kampanye global Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konferensi di Geneva, Swiss, tahun 2009.
”Kampanye ini didukung banyak organisasi dunia. Indonesia adalah negara kedua setelah Filipina yang meluncurkan kampanye ini pada Juli 2010,” katanya.
Di Indonesia, kata Krishna, perbaikan sekolah agar aman bencana sangat penting mengingat banyaknya penyimpangan dalam proses konstruksi. ”Seharusnya bangunan umum, terutama milik pemerintah, sudah mengikuti kaidah aman. Praktiknya, banyak penyimpangan. Ini harus dievaluasi,” katanya.
Selain mengampanyekan sekolah aman, yang juga perlu disiapkan adalah sistem pendidikan yang membangun kesadaran dan kemampuan anak-anak untuk tanggap bencana. ”Untuk itu gurunya juga harus diajari. Buku ajar dan kurikulum bencana sudah harus ada,” kata Krishna.
Selain sekolah aman, kampanye global juga mendorong rumah sakit aman. ”Berbeda dengan Kemdiknas yang responsif menyambut soal ini, untuk rumah sakit aman belum didukung penuh. Kita ingin mendorong agar rumah sakit mampu memberikan pelayanan bukan hanya tenaga medisnya, tetapi bangunan dan isinya harus aman juga. Kalau bangunannya rusak, kan tidak akan bisa memberi pelayanan?” katanya.
Terpopuler
Now Trending
