Lho, Mobil Pelat Merah Ditarik "Dealer"

BOYOLALI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Boyolali diminta segera melaporkan ke kepolisian, menyusul kasus mobil dinas milik Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (BKB-PP) yang ditarik pihak dealer.

"Kasus penarikan mobil dinas tersebut dinilai sudah masuk ranah hukum, karena diduga ada unsur perampasan dari pihak dealer terhadap pemegangnya," kata Ketua DPRD Boyolali, Paryanto, di Boyolali, Kamis (3/3/2011).

Pemkab menjadi korban dalam kasus penarikan mobil dinas tersebut. Pihaknya menilai masalah ini yang salah antara pihak dealer dengan rekanan pemenang tender.

Pihaknya mempertanyakan kredibilitas pengguna anggaran untuk pengadaan mobil tersebut. Karena, mereka jika tidak terjadi masalah, pengguna anggaran seharusnya tak melepaskan mobil saat ditarik dealer.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak eksekutif segera menelusuri kasus ditariknya mobil milik BKB-PP itu oleh pihak dealer.

Ia menjelaskan, pengadaan mobil dinas BKB-PP tersebut dianggarkan pada April 2010. Pemkab membayar tunai kepada rekanan pemenang tender setiap menggadaan mobil.

"Kami sangsi kredibilitas panitia pengadaan barang. Mobil itu seharusnya dipertahankan saat akan ditarik oleh dealer," katanya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Boyolali, Fuadi, pihaknya menduga antara pemenang lelang dengan panitia pengadaan ada main mata. Karena, jika tidak, pemkab yang dirugikan seharusnya segera melaporkan kasus tersebut ke polisi.

"Kami menilai masalah penarikan mobil dinas tanpa alasan ini sudah masuk ranah hukum," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya sanga menyayangkan dengan penarikan mobil tersebut, karena barang tersebut merupakan aset daerah yang harus dipertahankan oleh pengguna anggaran.

Menurut Wakil Ketua DPRD Boyolali, Sujadi, mendesak pemkab untuk menelusuri keberadaan mobil tersebut, terutama pada prosedur pelelangan yang dinilai janggal.

Hal tersebut, diperlukan langkah konkrit untuk segera diselsaikan agar barang salah satu aset pemkab tidak hilang.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPK-AD) Boyolali, Widodo Munir, menjelaskan, proses pengadaan mobil dinas milik BKB-PP itu, sudah sesuai prosedur. Pihaknya sudah menerima berkas tentang pengadaan mobil itu.

Namun, pihaknya secara aset belum mendapat dokumen dari BKB-PP.

Sementera DPRD Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebelumnya telah menanyakan masalah terkait penarikan mobil dinas Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (BKB-PP) setempat oleh pihak penjual.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Fuadi, informasi ditariknya mobil dinas dengan tipe X-Trada 4x4 dobel kabin seharga sekitar Rp 250 juta itu sudah sampai masyarakat.

Pihaknya mendesak pemkab segera mengusut masalah tersebut karena kemungkinan ada persoalan saat proses pengadaan mobil itu.