Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Golkar dan PKS Pasti Dievaluasi

Kompas.com - 23/02/2011, 11:43 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Sekretariat Gabungan yang juga anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan, memastikan sikap Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera yang berbeda pandangan dengan Partai Demokrat soal hak angket pajak menjadi pertimbangan dalam evaluasi terhadap koalisi pendukung pemerintah. Secara diplomatis, Syarif mengatakan, keputusan akhir akan ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Setgab.

"Hidup tidak selalu mendapat hidup tenang. Hidup harus ada siang dan ada malam. Dan, tentu akan ada evaluasi terhadap sikap teman koalisi yang kerap menunjukkan perbedaan," kata Syarif Hasan saat ditemui seusai rapat paripurna DPR, Selasa (22/2/2011) malam.

Ia mengatakan, evaluasi yang akan dilakukan bisa saja pada jatah kursi bagi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kabinet. Meski demikian, kepastiannya menjadi ranah Presiden sebagai pemilik hak prerogatif.

"Punishment (hukuman) itu yang menentukan ketua. Bisa saja posisi anggota Setgab (Sekretariat Gabungan) bertambah atau berkurang. Lihat saja nanti setelah kami melaporkan secara resmi hasil voting angket ini," ujarnya.

Syarif mengapresiasi sikap Fraksi Partai Gerindra yang di luar dugaan ikut bersama-sama dengan Partai Demokrat menolak usulan hak angket mafia pajak. Namun, sikap Partai Gerindra tak serta-merta dapat mendapat imbalan jatah kursi menteri di kabinet.

"Ranah itu sudah menjadi hak Presiden. Biarlah Presiden yang menjawab apakah akan ada tambahan komposisi dalam kabinet. Yang jelas, kami berterima kasih kepada Gerindra yang memiliki pandangan sama atas usulan hak angket mafia pajak ini," ujar Syarif Hasan.

Seperti diberitakan, usulan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Perpajakan DPR  kalah tipis dalam pemungutan suara atau voting. Pengusul hak angket yang dimotori Fraksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, dan PKS mengumpulkan 264 suara. Sementara, kubu yang menolak hak angket adalah Fraksi Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan Partai Gerindra menang dengan 266 suara.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.