Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Golkar dan PKS Pasti Dievaluasi

Kompas.com - 23/02/2011, 11:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Sekretariat Gabungan yang juga anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan, memastikan sikap Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera yang berbeda pandangan dengan Partai Demokrat soal hak angket pajak menjadi pertimbangan dalam evaluasi terhadap koalisi pendukung pemerintah. Secara diplomatis, Syarif mengatakan, keputusan akhir akan ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Setgab.

"Hidup tidak selalu mendapat hidup tenang. Hidup harus ada siang dan ada malam. Dan, tentu akan ada evaluasi terhadap sikap teman koalisi yang kerap menunjukkan perbedaan," kata Syarif Hasan saat ditemui seusai rapat paripurna DPR, Selasa (22/2/2011) malam.

Ia mengatakan, evaluasi yang akan dilakukan bisa saja pada jatah kursi bagi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kabinet. Meski demikian, kepastiannya menjadi ranah Presiden sebagai pemilik hak prerogatif.

"Punishment (hukuman) itu yang menentukan ketua. Bisa saja posisi anggota Setgab (Sekretariat Gabungan) bertambah atau berkurang. Lihat saja nanti setelah kami melaporkan secara resmi hasil voting angket ini," ujarnya.

Syarif mengapresiasi sikap Fraksi Partai Gerindra yang di luar dugaan ikut bersama-sama dengan Partai Demokrat menolak usulan hak angket mafia pajak. Namun, sikap Partai Gerindra tak serta-merta dapat mendapat imbalan jatah kursi menteri di kabinet.

"Ranah itu sudah menjadi hak Presiden. Biarlah Presiden yang menjawab apakah akan ada tambahan komposisi dalam kabinet. Yang jelas, kami berterima kasih kepada Gerindra yang memiliki pandangan sama atas usulan hak angket mafia pajak ini," ujar Syarif Hasan.

Seperti diberitakan, usulan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Perpajakan DPR  kalah tipis dalam pemungutan suara atau voting. Pengusul hak angket yang dimotori Fraksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, dan PKS mengumpulkan 264 suara. Sementara, kubu yang menolak hak angket adalah Fraksi Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan Partai Gerindra menang dengan 266 suara.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com