PKB Usulkan Panja Gabungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKB lebih memilih pembentukan Panja Gabungan dari Panja Perpajakan yang dibentuk Komisi XI serta Panja Mafia Pajak dari Komisi DPR RI daripada harus membentuk Pansus Hak Angket Perpajakan. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKB Abdul Kadir Karding dalam rapat paripurna pembahasan usulan hak angket perpajakan, Selasa (22/2/2011).

"Pansus angket sangat tidak relevan dengan bangsa ini. Kalau mau tuntaskan, silahkan panja dikerjakan tuntas, atau psnja gabungan antara Komisi III dan Komisi XI. Kalau diangketkan, akan kabur penegakan hukumnya," ungkap Karding di sela lobi hak angket pajak.

Ketua Komisi VIII ini mengatakan meski tidak mendukung pembentukan pansus hak angket, PKB menegaskan bukan berarti fraksinya memiliki kepentingan melindungi mafia-mafia pajak tersebut. Apalagi menurutnya, PKB hanyalah partai yang diisi oleh para aktivis dan tak memiliki perusahaan.

Selain itu, penolakan PKB ini tak berarti PKB menolak optimalisasi penerimaan pajak. PKB mendukung namun pendekatannya berbeda. "Nah untuk angket, mana kebijakan yang salah dari pemerintah? Kita sampai kapan mau terus membuat DPR dari arah yang salah lalu dengan membuat semua kasus diangketkan,. Jangan energi kita habis untuk mengurusi persoalan-persoalan itu, tapi bagaimana memenuhi target legislasi nasional kita sehingga rakyat tidak menderita" tandasnya kemudian.