Gerindra Sepakat Tolak Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat internal Fraksi Gerindra DPR RI memutuskan menolak usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, suara fraksinya sudah jelas. Sekitar 26 anggota akan bulat menolak usulan hak angket pajak.

"Kami sudah rapat. Arahnya sepertinya kami tidak melanjutkan angket," katanya di sela rapat paripurna DPR, Selasa (22/2/2011).

Muzani mengungkapkan, Partai Gerindra tak melihat urgensi pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket dari alasan yang diajukan oleh sejumlah fraksi pengusul hak angket, terutama Fraksi Partai Golkar. "Alasan yang diajukan pengusul, menurut hemat Gerindra, adalah alasan-alasan yang belum jelas antara produk politik yang diinginkan dan substansi yang ada sehingga, hemat kami, tak perlu dilanjutkan dalam hak angket," katanya.

Selain itu, ia menyatakan, Partai Gerindra juga melihat aspek yang berbeda dalam persoalan perpajakan belakangan ini, yaitu optimalisasi pajak dan penyelesaian hukum terhadap sejumlah kasus pajak. Menurut dia, penyelesaian hukum seharusnya beranjak pada optimalisasi penerimaan pajak. Namun, itu belum pasti demikian dalam hak angket pajak kali ini.

Di sisi lain, ia juga menilai pranata politik di DPR tak cukup mampu mengatasi persoalan hukum.

Selain itu, ia menegaskan, sikap Partai Gerindra sama sekali tidak didasarkan pada kesepakatan politik tertentu dengan pemerintah. "Yang harus saya katakan hari ini, sikap Gerindra terhadap hak angket pajak sama sekali tak terkait dengan deal atau negosiasi politik dengan Partai Demokrat. Prabowo juga tak ada pertemuan dengan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," tuturnya.