PT Freeport Harus Terbuka Angka 1 Persen

Sebagai mitra, bahkan sebagai pemilik ulayat atas area konsesi Freeport, masyarakat suku Amungme dan Kamoro berhak mendapatkan informasi yang terang-benderang dari perusahaan itu.

"Ini tidak boleh ditutup-tutupi supaya menjadi jelas bagi masyarakat," ujarnya.

Selama beberapa tahun belakangan, LPMAK selaku lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan PT Freeport mengelola dana untuk program pemberdayaan masyarakat lokal tujuh suku di Mimika dengan kisaran nilai Rp 400 miliar.

Namun, Anggaibak menyangsikan anggaran sebesar Rp 400 miliar tersebut sudah merupakan 1 persen dari pendapatan kotor Freeport, mengingat produksi tambang emas, tembaga, dan perak perusahaan itu terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun.

Sekretaris Eksekutif LPMAK Emanuel Kemong beberapa waktu lalu menjelaskan, tahun 2010 lembaga yang dipimpinnya mendapat kucuran dana kemitraan dari PT Freeport sebesar Rp 400 miliar.

Emanuel mengatakan, dana sebesar itu terserap untuk mendukung tiga program utama dan program pendukung LPMAK, yaitu program kesehatan sebesar 45 persen, pendidikan 30 persen, pemberdayaan ekonomi masyarakat 15 persen, dan sisanya untuk program pendukung lainnya, seperti penguatan dan operasional lembaga, adat dan agama.