Diduga Massa Penyerbu Terorganisasi Baik

Di Jakarta, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengganti Kepala Polda Banten Brigadir Jenderal (Pol) Agus Kusnadi, Direktur Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Banten Komisaris Besar Adityawarman, dan Kepala Polres Pandeglang Ajun Komisaris Besar Alex Fauzi Rasad. Pejabat itu diganti karena ada sistem internal yang belum berjalan baik dalam bidang pengamanan.

Penggantian itu dikemukakan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, Jumat. Pengganti Kepala Polda Banten adalah Brigjen (Pol) Putut Eko Bayuseno yang saat ini menjabat Wakil Kepala Polda Metro Jaya. Agus Kusnadi mendapat tugas baru sebagai Staf Ahli Kepala Polri.

Anton mengakui, pergantian Kepala Polda Banten memang terkait dengan kasus kekerasan di Cikeusik. Direktur Intelkam Polda Banten akan dijabat Ajun Komisaris Besar Sudaryanto yang sebelumnya menjabat Wakil Dirintelkam Polda Jambi. Adityawarman mendapat tugas baru di bagian analis kebijakan madya Lembaga Pendidikan Polri. Kepala Polres Pandeglang akan dijabat Ajun Komisaris Besar Ady Soeseno yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Analis Direktorat Narkoba Polda Banten. Alex Fauzi mendapat tugas baru sebagai perwira menengah staf operasi Polri.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Banten Ajun Komisaris Besar Gunawan menambahkan, jumlah tersangka kasus Cikeusik belum bertambah, masih lima orang. Dua tersangka, yakni Uj dan Ya, yang merupakan tersangka pelaku penganiayaan dan perusakan, ditahan. Tiga tersangka lain, yakni KHM, KE, dan KM, selaku pengerah massa, tidak ditahan.

Gunawan menambahkan, serah terima jabatan Kepala Polda Banten akan dilakukan pada Senin.

Belum mengetahui

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, mengatakan, belum tahu mengenai adanya keganjilan yang ditemukan Komnas HAM mengenai insiden Cikeusik. Keganjilan itu, antara lain, adanya dugaan pengerahan massa, termasuk dengan pita penanda mereka.

”Presiden ingin mendapatkan laporan terlebih dahulu dari Kepala Polri,” kata Julian. Semalam, sepulang dari Nusa Tenggara Timur, Presiden dan Wakil Presiden Boediono menggelar rapat terkait dengan kasus Cikeusik dan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait.

Menurut Julian, instruksi Presiden sudah jelas, siapa pun, apakah oknum aparat atau organisasi yang terlibat dalam insiden Cikeusik, harus ditindak tegas jika ada bukti yang memperkuat hal itu. ”Presiden menekankan jangan ada ruang bagi pembuat onar dan kekerasan terhadap siapa pun,” katanya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD mengungkapkan, membubarkan organisasi kemasyarakatan tak semudah dan secepat yang dibayangkan.(nta/ana/faj/nwo/iam/ana/cas/har/fer/bil)