Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uang Rp 74 Miliar Gayus Dibagi-bagi?

Kompas.com - 27/01/2011, 20:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jhonson Panjaitan, penasihat Indonesia Police Watch (IPW), mengatakan, uang Rp 74 miliar yang tersimpan di safety box milik Gayus Halomoan Tambunan rencananya akan dibagi-bagi untuk berbagai pihak. Namun, rencana itu batal karena mafia pajak Gayus terbongkar.

"Itu mau dibagi ke orang-orang yang terlibat dalam penanganan masalah pajak 149 perusahaan," ucap Jhonson di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis ( 27/1/2011).

Menurut Jhonson, berdasar data yang dia dapat, harta Rp 74 miliar hasil dari penanganan masalah pajak sebagian perusahaan yang tercantum dalam daftar 149 perusahaan. Uang itu akan dibagi ke para pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, oknum jaksa dan polisi, serta hakim di pengadilan pajak.

"Gayus itu pengada (uang) sekaligus penyalur. Hasilnya ditampung lalu dibagiin. Pembagian ini tidak melulu uang, bisa barang," ujarnya.

Dikatakan Jhonson, Polri dan kejaksaan harus memisahkan berkas perkara terkait uang Rp 28 miliar dengan harta Rp 74 miliar dalam bentuk mata uang asing dan logam mulia itu. "Harta Rp 74 miliar dan Rp 28 miliar itu adalah dua hal yang terpisah, tidak bisa jadi satu berkas. Kalau Rp 28 miliar itu murni punya Gayus. Kalau Rp 74 miliar itu mau dibagi-bagi," ucapnya.

Seperti diberitakan, Polri telah melimpahkan berkas perkara terkait seluruh harta Gayus ke kejaksaan. Polri menjerat Gayus dengan pasal korupsi dan pencucian uang. Polri menyerahkan kepada jaksa peneliti mengenai pemisahan berkas atau tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    Nasional
    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    Nasional
    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com