Korban Perkosaan Alami Trauma Berat

Karena ketidakjelasan penanganannya, maka KPAID yang sebetulnya bukan operasional di lapangan, terpaksa turun langsung.

"Ini karena tuntutan masyarakat yang mengetahui kami dari KPAID yang banyak membantu. Kalau ada apa-apa mereka tahunya hanya KPAID. Maka kamilah yang ditelepon kalau korban tiba-tiba ada keluhan sakit," katanya.

Karena itu, dalam evaluasi akhir tahun 2010, ia meminta ada SK bersama, antara lain Kemenkes dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) yang mengatur penanganan korban perkosaan ini.

"Jika ada masalah seperti ini korban tidak perlu mikir biaya. Ini sudah menjadi korban, setelah itu harus mikir soal biaya lagi. Penanganan korban perkosaan ini kan bukan hanya visum saja, tapi penanganan trauma berkepanjangan yang butuh waktu dan biaya," ujarnya.

Selain itu, ia berharap agar pihak-pihak terkait di daerah ada yang menjadi "leader" dalam upaya penanganan cepat terhadap korban perkosaan ini.

Dengan demikian, penanganannya lebih cepat dengan menggunakan pertimbangan nurani bisa berjalan dan bukan bekerja setelah ada tekanan dari berbagai pihak.