Riau, Negeri Para Hedonis?

Renungan atau lebih tepatnya kritikan Ketua MUI Riau di atas selayaknya dijadikan titik awal mengubah paradigma berpikir para pejabat di Riau pada awal 2011. Tidak perlu lagi pejabat Riau bolak-balik berkeliaran di Jakarta, mengiba tambahan dana dari pusat, yang faktanya tidak kunjung bertambah signifikan.

Pusat sangat paham dengan kemampuan pejabat Riau yang setiap tahun tidak mampu menghabiskan anggarannya tepat waktu dan sesuai dengan program. Bagaimana mungkin pusat mau menambah dana buat Riau pada tahun 2011 apabila anggaran tahun 2010 saja masih berlebih seperempat triliunan rupiah?

Masih terlalu banyak pekerjaan rumah buat para pejabat di Riau untuk memperbaiki kondisi daerah itu. Rakyat tidak menginginkan piala Adipura, piala Tata Nugraha, atau puluhan penghargaan Presiden yang tidak membumi. Rakyat tidak bangga atas Adipura apabila kebersihan kota bukan merupakan budaya hidup bersih warganya, melainkan kerja keras pekerja dinas kebersihan kota.

Rakyat mencari pemimpin yang mau menolak Adipura meski kota itu sangat pantas mendapatkannya. Rakyat merindukan pemimpin yang mau berkata, "Ambillah Adipura itu karena kebersihan kota ini bukan untuk diperlombakan, melainkan sumbangsih buat rakyatku."

Percayalah, rakyat lebih butuh air bersih, beras murah, pupuk gampang didapat, jalan diaspal, daerah terpencil dibuka, transportasi memadai, sekolah berdiri di sekitar rumah, guru bersedia mengajar setiap waktu, minyak subsidi masih beredar, dan listrik menyala. Rakyat lebih menginginkan korupsi dihabisi, kemudahan memiliki tanah, kemudahan urusan di kelurahan, kesehatan gratis dan ketersediaan paramedis yang melayani, serta penegakan hukum yang lebih berpihak kepada rakyat kecil.

Semua pekerjaan itu ada di daerah, bukan di Jakarta. Menjadi negarawan adalah mengabdi kepada rakyat di daerah sendiri, bukan mengiba dan meminta-minta kepada pejabat pusat di Jakarta.