Pemkab Tak Serius Tangani Korban Merapi

BOYOLALI, KOMPAS.com - DPD Partai Keadilan Sejahtera Boyolali, menilai pemkab setempat kurang serius dalam menangani korban Merapi, karena selama ini belum memberikan kepastian program recovery pascabencana.

"Pemkab selama penanganan terhadap korban bencana Merapi masih kurang terutama masalah koordinasi dengan pihak swasta atau elemen masyarakat lain," kata Ketua DPD PKS Boyolali, Saifudin, Selasa (28/12/2010).

Padahal, dukungan penanganan bencana dari pihak swasta maupun elemen masyarakat lainnya sangat berpotensi dalam pemulihan kehidupan dan ekonomi pascabencana.

Menurut dia, pemkab sebagai regulator seharusnya dapat mengatur dan melakukan koordinasi pihak swasta dalam penanganan pemulihan di daerah bencana agar percepatan program recovery ada kepastian.

Dia mencontohkan sebelum terjadi bencana Merapi, pemda setempat akan melaksanakan simulasi evakuasi ketika kondisi Merapi dalam keadaan menjelang awas.

Dia menilai pemkab tidak siap dalam menghadapi bencana Merapi. Karena, kegiatan simulasi itu, tidak diperlukan lagi oleh masyarakat di lereng Merapi saat status Merapi awas.

"Pemerintah seharusnya sudah mempersiapkan diri dengan matang masalah evakuasi ke tempat pengungsian. Bukan melakukan simulasi lagi," katanya.

Sementara Wakil Ketua DPD PKS Boyolali, M. Arifin menjelaskan, pihaknya dalam penanganan korban Merapi hampir tidak pernah diajak koordinasi dengan instansi terkait.

Padahal, pihaknya dalam melakukan evakuasi warga Merapi saat terjadi bencana erupsi menampung sekitar 4.000 pengungsi.

"Kami sudah menyalurkan bantuan peduli Merapi tahap pertama dengan membagikan paket kebutuhan pokok. Bahkan, bantuan tahap kedua sedang dilakukan dalam recovery pasca bencana," katanya.