Indonesia Peringkat 110 Negara Terkorup

Kompas.com - 10/12/2010, 21:09 WIB
EditorBenny N Joewono

DENPASAR, KOMPAS.com — Berdasarkan data Transparency International Ranking 2010 yang disampaikan Asian Forum for Human Rights and Development, Indonesia berada pada peringkat 110 indeks persepsi korupsi, dari 200 negara di seluruh dunia.

"Indonesia merupakan satu dari 21 negara di Asia yang berada di peringkat ratusan dalam data yang kami miliki itu," kata Executive Director Asian Forum for Human Rights and Development Yap Swee Seng saat jumpa pers pertemuan pararel NGO di Denpasar, Jumat (10/12/2010).

Namun, yang paling terburuk dalam indeks persepsi korupsi di antara negara-negara Asia adalah Myanmar.

Sementara dari 200 negara itu, yang cukup bersih dalam permasalahan korupsi ternyata Singapura.

Yap menjelaskan, indeks persepsi korupsi itu adalah salah satu bentuk tantangan dalam kehidupan demokrasi di negara-negara yang berada di wilayah Asia yang menjadi sorotan pihaknya.

Tindakan korupsi biasanya dilakukan oleh pihak eksekutif. Bentuknya tidak hanya berupa pengerukan uang untuk kepentingan pribadi, tetapi juga bisa berbentuk penyalahgunaan wewenang.

"Selain itu, kami nilai pihak eksekutif di negara-negara Asia masih banyak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kebal terhadap hukum," ujar Yap.

Namun, hal yang sering dilakukan oleh pihak pemerintah adalah sering melakukan penekanan terhadap kebebasan masyarakat untuk melakukan sesuatu.

Selain eksekutif, berbicara soal demokrasi, tentunya dibahas pula tentang kondisi legislatif dan yudikatif di negara kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan pihaknya, masalah yang dominan terjadi di lembaga penegakan hukum itu adalah kurang independensi dalam badan tersebut karena sering dipengaruhi oleh pihak eksekutif ataupun kekuatan politik.

Menurut Yap, masalah dalam lembaga legislatif adalah masih banyaknya pemilu yang belum jujur dan adil.

Selain itu, proses penyusunan anggaran yang dibuat lembaga tersebut masih tidak transparan karena tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunannya.

"Karena itu, kami berharap dalam Bali Demokrasi Forum (BDF) nantinya bisa melibatkan masyarakat sipil dan lebih mengutamakan isu hak asasi manusia," harapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X