Penanganan Kasus Korupsi Tak Jelas

Kompas.com - 09/12/2010, 22:10 WIB
EditorI Made Asdhiana

SEMARANG, KOMPAS.com — Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto menyatakan, kelanjutan penanganan 27 kasus korupsi yang dilakukan jajaran kejaksaan di provinsi setempat tidak ada kejelasannya.

"Puluhan kasus korupsi tersebut didominasi oleh korupsi pengadaan barang dan jasa, yakni sebanyak 13 kasus di antaranya korupsi pembangunan Gedung BNI 46, pembangunan Pasar Boom Lama Semarang, dan korupsi ganti rugi pembebasan lahan Tol Semarang-Solo di Desa Jatirunggo," katanya di Semarang, Kamis (9/12/2010).

Ia mengatakan, puluhan kasus korupsi lainnya yang tidak jelas penanganannya terdiri atas korupsi yang melibatkan kepala daerah (lima kasus), korupsi APBD (empat kasus), korupsi dana bantuan sosial (tiga kasus), dan korupsi buku ajar (dua kasus).

Menurut Eko, penanganan kasus korupsi yang melibatkan beberapa kepala daerah, seperti korupsi pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi dan korupsi pembangunan Stadion Madya Magelang, terkendala oleh turunnya surat izin Presiden. "Seharusnya penanganan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah diserahkan kepada KPK yang tidak memerlukan surat izin Presiden," ujarnya.

Ia mengatakan, 10 kasus korupsi yang ditangani Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga tidak jelas penanganannya.

Sepuluh kasus korupsi tersebut terdiri atas tiga kasus yang melibatkan kepala daerah Rembang, Pati, dan Cilacap, lima kasus korupsi pengadaan buku ajar, kasus korupsi Jalur Lingkar Selatan di Kota Salatiga, dan kasus korupsi asuransi fiktif APBD Kota Semarang. "Berdasarkan data yang kami miliki, kasus korupsi yang ditangani kepolisian justru lebih banyak tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Widyopramono mengatakan, pihaknya akan menangani kasus korupsi secara profesional dan proporsional sesuai dengan aturan hukum.

"Kami akan menindak tegas para pelaku korupsi, termasuk kepala daerah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi, sesuai komitmen dalam mencegah dan menangani tindak pidana korupsi," ujar Widyopramono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.