Jangan Kerja Sama dengan Polisi Korup

JAKARTA, KOMPAS.com — Irwasum Komjen Nanan Soekarna meminta masyarakat agar jangan bekerja sama dengan para polisi korup dalam memberikan pelayanan sektor publik.

Imbauan itu dikeluarkan seusai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin mengeluarkan indeks kualitas layanan Kapolri yang rendah, yakni 5,21. Menanggapi rapor buruk Polri tersebut, Nanan Soekarna mengaku berterima kasih kepada KPK dan akan segera menindaklanjuti rekomendasi KPK kepada Polri untuk melakukan perbaikan.

"Survei ini ada di 22 tingkat polres, ternyata ditemukan adanya gratifikasi, baik itu masyarakatnya yang memberi maupun karena petugasnya. Artinya, masih ada kerja sama negatif antara pengguna layanan untuk mendapatkan SIM (surat izin mengemudi) dan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian)," ucap Nanan.

Agar praktik pungutan liar bisa diberantas, Nanan meminta masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dengan pihak kepolisian.

"Jangan bekerja sama dengan polisi korup atau kasarnya polisi brengsek. Kalau ada masyarakat tidak puas, bikin laporan berjenjang ke polsek, polres atau polda atau irwasum, dan ini harus bersama-sama ditindaklanjuti untuk pencegahan," ucap Nanan.

Kalaupun pencegahan tak dapat dilakukan, Nanan melanjutkan, pihaknya tidak akan segan untuk menindak tegas bersama dengan KPK.

"Untuk oknum yang melanggar, ada preventif, ada pembinaan, ada teguran, dan ada tindakan. Prinsipnya kami akan membina dulu. Kalau tidak bisa dibina, kami akan tindak tegas," tandas Nanan.

Dalam laporan Indeks Integritas Nasional pada sektor pelayanan publik yang dirilis KPK kemarin, pelayanan surat izin mengemudi yang diterbitkan Polri mendapati urutan lima layanan terburuk dengan indeks 4,4. Empat layanan terburuk lainnya, yakni surat izin usaha perusahaan angkatan laut (3,59), pendaftaran impor obat ikan dan bahan kimia (3,93), layanan pengujian keselamatan kesehatan kerja (4,21), dan pelayanan kargo (4,34).