Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantuan Asing Belum Dibutuhkan

Kompas.com - 01/11/2010, 16:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam menanggapi bencana tsunami di Mentawai, Pemerintah Indonesia masih merasa mampu mengerahkan tenaga sendiri. Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan, penerimaan bantuan asing dalam masa tanggap bencana sekarang sebaiknya dibatasi.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menyaring kepentingan-kepentingan yang justru mencoba bermain dalam bencana. "Bencana adalah panggung yang menarik, kalau kita buka semua akan datang, banyak kepentingan yang bermain. Kita akan coba membatasi, menyaring, siapa saja yang masuk dengan agenda mereka," ujarnya dalam jumpa pers di kantor BNPB, Jalan Juanda, Jakarta, Senin (1/11/2010).

Dikatakan Sutopo, bantuan asing bukannya tidak diperlukan dan harus ditolak. Bantuan asing boleh diterima, tetapi lebih baik setelah masa tanggap bencana berakhir atau pada masa rekonstruksi daerah bencana. "Kalau sampai saat ini kita masih bisa meng-handle (menangani). Sesuai arahan Presiden, bantuan luar hanya akan kita terima saat rehabilitasi dan konstruksi," katanya.

Meskipun demikian, Sutopo tidak membantah adanya bantuan asing yang masuk ke Mentawai saat ini. Contohnya adalah bantuan bahan makanan dari sejumlah negara ASEAN dan negara Australia. Bantuan-bantuan tersebut tetap diterima dan disalurkan, tetapi dibatasi. "Diterima tetap diterima dan disalurkan. Ketika menggunakan pesawat, diterima, masuk gudang, baru distribusi melalui kapal dan berjalan kaki," tambahnya.

Adapun jumlah total bantuan yang telah disalurkan ke Mentawai, menurut data BNPB, adalah 97,6 ton makanan. Sejumlah bantuan tersebut, menurut Sutopo, telah diterima masyarakat Mentawai di daerah bencana. Selain 97,6 ton bantuan tersebut, masih tersisa lebih banyak lagi bantuan yang menumpuk di Pulau Sikakap. Hanya saja, Sutopo belum dapat memberikan data berapa jumlah bantuan yang menumpuk itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com