Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantuan Asing Belum Dibutuhkan

Kompas.com - 01/11/2010, 16:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam menanggapi bencana tsunami di Mentawai, Pemerintah Indonesia masih merasa mampu mengerahkan tenaga sendiri. Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan, penerimaan bantuan asing dalam masa tanggap bencana sekarang sebaiknya dibatasi.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menyaring kepentingan-kepentingan yang justru mencoba bermain dalam bencana. "Bencana adalah panggung yang menarik, kalau kita buka semua akan datang, banyak kepentingan yang bermain. Kita akan coba membatasi, menyaring, siapa saja yang masuk dengan agenda mereka," ujarnya dalam jumpa pers di kantor BNPB, Jalan Juanda, Jakarta, Senin (1/11/2010).

Dikatakan Sutopo, bantuan asing bukannya tidak diperlukan dan harus ditolak. Bantuan asing boleh diterima, tetapi lebih baik setelah masa tanggap bencana berakhir atau pada masa rekonstruksi daerah bencana. "Kalau sampai saat ini kita masih bisa meng-handle (menangani). Sesuai arahan Presiden, bantuan luar hanya akan kita terima saat rehabilitasi dan konstruksi," katanya.

Meskipun demikian, Sutopo tidak membantah adanya bantuan asing yang masuk ke Mentawai saat ini. Contohnya adalah bantuan bahan makanan dari sejumlah negara ASEAN dan negara Australia. Bantuan-bantuan tersebut tetap diterima dan disalurkan, tetapi dibatasi. "Diterima tetap diterima dan disalurkan. Ketika menggunakan pesawat, diterima, masuk gudang, baru distribusi melalui kapal dan berjalan kaki," tambahnya.

Adapun jumlah total bantuan yang telah disalurkan ke Mentawai, menurut data BNPB, adalah 97,6 ton makanan. Sejumlah bantuan tersebut, menurut Sutopo, telah diterima masyarakat Mentawai di daerah bencana. Selain 97,6 ton bantuan tersebut, masih tersisa lebih banyak lagi bantuan yang menumpuk di Pulau Sikakap. Hanya saja, Sutopo belum dapat memberikan data berapa jumlah bantuan yang menumpuk itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com