Pusat Tak Tepati Janji Bandara Kualanamu

MEDAN, KOMPAS.com - Anggaran yang terealisasi untuk penyelesaian sektor publik Bandara Kualanamu, Deli Serdang Sumatera Utara ternyata masih sangat jauh dari kebutuhan. Pemerintah hanya menganggarkan Rp 400 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBN P tahun 2010. Padahal kebutuhannya mencapai Rp 1,2 triliun.

Namun dari jumlah anggaran Rp 400 miliar itu pun, yang sudah terealisasi baru Rp 193 miliar. Sektor publik antara lain adalah landas pacu atau runway, taxi way atau jalur masuk pesawat ke area parkir hingga menara kontrol. Sektor publik menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, pembangunan sektor privat bandara seperti terminal penumpang dan terminal kargo yang menjadi tanggung PT Angkasa Pura II, kemajuannya malah melebihi target.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut RE Nainggolan mengatakan, Pemprov Sumut terus mendesak agar pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat menjaga komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Bandara Kualanamu tepat waktu. Nainggolan menuturkan, pemerintah pusat sudah dua kali tak menepati janji terkait penyelesaian proyek Bandara Kualanamu.

"Pertama waktu dijanjikan selesai tahun 2009. Kemudian berubah lagi jadi tahun 2011. Sekarang, pemerintah menjanjikan akan selesai tahun 2012. Kami terus menagih komitmen pemerintah pusat agar serius menyelesaikannya, karena ini janji mereka untuk masyarakat Sumut," ujar Nainggolan di Medan, Jumat (1/10).

Nainggolan menuturkan, berdasarkan penjelasan Satuan Kerja Kementerian Perhubungan di Bandara Medan Baru, istilah resmi untuk Bandara Kualanamu, anggaran sektor publik masih jauh dari kebutuhan. Dari Rp 1,4 triliun yang diusulkan pada tahun ini, baru dianggarkan di APBN P (anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan) tahun 2010 hanya Rp 400 miliar. "Tetapi yang sudah dicairkan lebih sedikit lagi, yakni Rp 192 miliar. Sisanya (Rp 208 mi liar) masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan agar bisa dikucurkan dalam bentuk proyek multiyears (tahun jamak)," katanya.

Menurut Nainggolan, mungkin saja pemerintah pusat memiliki komitmen untuk pembiayaan sektor publik yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi ketika dibahas bersama DPR, usulan anggaran tersebut bisa saja kemudian berkurang. "Makanya, kami juga mendesak agar DPR ikut berkomitmen menyelesaikan ini. Kami terus menggalang komunikasi dengan DPR, terutama yang berasal dari daerah pemilihan Sumut. Pertemuan terakhir dilakukan tiga bulan lalu," katanya.

Secara umum, tingkat kemajuan pembangunan Bandara Kualanamu baru mencapai 59,58 persen. Sektor privat yang menjadi tanggung jawab PT Angkasa Pura II mencapai kemajuan yang melebihi target. Target pembangunan sektor privat hingga September 2010 adalah 56,82 persen, dan terealisasi 58,62 persen. Sektor privat antara lain berupa pembangunan terminal penumpang dan terminal kargo. Keterlambatan yang terasa di sektor publik. Dari target pembangunan hingga September 2010 sebesar 61,36 persen, baru terealisasi 61,13 per sen.