Harapan di Hari Tani

Rencana harus dimulai dengan membentuk badan khusus pelaksana landreform. Badan ini langsung di bawah presiden dan diharapkan tahun 2012 petani sudah bisa menerimanya. Jika lahan 10 juta hektar itu didistribusikan kepada empat juta kepala keluarga petani, masing-masing akan menerima 2,5 hektar. Multiefek positif akan terjadi mulai dari lapangan kerja yang tersedia hingga jumlah penduduk miskin yang meningkat kesejahteraannya.

Pemerintah bisa mengambil tanah perusahaan perkebunan yang telah berakhir masa hak guna usahanya atau melanggar undang-undang. Bisa juga tanah subur yang ditelantarkan. Yang penting, jangan mengulang kesalahan pemerintahan Orde Baru yang membagikan tanah tidak subur kepada transmigran.

Dasar hukum dilaksanakannya landreform adalah Undang- Undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 33 UUD 1945. Sementara landasan kebijakan internasionalnya adalah hasil International Conference on Agrarian Reform and Rural Development yang dihasilkan FAO tahun 2006.

Target organik

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tahun 2010 sebagai tahun ”Go Organic”. Kalau pemerintahan Orde Baru sejak 1970 mentransformasikan pertanian tradisional ke pertanian industrial lewat revolusi hijau, pemerintahan SBY harus mentransformasikan yang ada ke pertanian organik yang berkelanjutan atau agroekologis. Tanah yang didistribusikan melalui PPAN bisa untuk mengembangkan pertanian organik. Sistem pertanian ini diyakini dapat mengurangi pemanasan global sebagai alternatif atas pertanian industrial yang menyebabkan pemanasan global.

Selanjutnya, pemerintah harus membatasi dan impor pangan. Ketergantungan pada pasar pangan dunia harus dihentikan. Kalau tidak, Indonesia akan terus dalam cengkeraman spekulan pangan dunia.

Kebijakan membatasi impor beras sejak 2004 harus diikuti dengan bahan pangan lain, seperti kacang kedelai, gandum, jagung, gula, daging, dan susu. Karena itu, rencana mengimpor beras akhir tahun ini hendaklah dihentikan.

Kaum tani Indonesia tidak meragukan komitmen Presiden Indonesia terhadap petani meskipun pada rangkaian pidato Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2010 tidak ada satu patah kata pun yang menyebut petani. Kesalahan ini masih bisa ditebus kalau Presiden Indonesia pada peringatan Hari Tani, 24 September 2010, menyatakan kesungguhannya untuk melaksanakan ketiga program di atas: landreform, go green, dan pembatasan impor beras. Semoga kepercayaan petani tidak sia-sia.

Henry Saragih Ketua Umum Serikat Petani Indonesia dan Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional (La Via Campesina)