Pasir Galunggung, Siapa Untung?

Wajar jika beberapa waktu lalu sekelompok orang yang mengatasnamakan Relawan Masyarakat Peduli Galunggung (Rempug) berunjuk rasa. Aksi massa ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemda.

Maksud kedatangan mereka, antara lain, menagih janji atas tidak terealisasinya nota kesepahaman antara tokoh masyarakat, pengusaha, dan pemda pada 25 Januari 2010 terkait persoalan yang dialami masyarakat di sekitar Galunggung.

Pemerintah sudah berjanji mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sarana publik yang rusak, terutama jalan yang rusak parah. Namun, rencana itu tidak kunjung terealisasi hingga hari ini. Di samping itu, keluhan mereka sebetulnya sangat berdasar. Tingkat kesejahteraan penduduk rata-rata belum layak. Hanya segelintir orang yang memiliki rumah mentereng dengan segala fasilitasnya.

Terjadi gap (kesenjangan) yang sangat jauh di antara mereka. Pada satu sisi ada juga yang mendadak menjadi milioner. Bahkan dengan kekayaannya itu di belakang namanya diembel-embeli "juta" sebagai pengusaha tambang pasir. Namun, itu hanya satu-dua. Di sisi lain masih banyak penduduk sekitar yang hidup di rumah reot sebagai ekses dari kurangnya aktivitas ekonomi di sana. Maka, tak jarang mereka merantau ke kota karena di kampung hanya menjadi penonton.

Malah, jika dihitung dari lamanya eksploitasi dan keuntungan dari penambangan pasir Galunggung, terakumulasi pendapatan daerah yang tidak langsung menjadi hak mutlak masyarakat sekitar Galunggung, terlebih Kecamatan Sukaratu.

Sungguh jelas bahwa masyarakat sama sekali tidak diuntungkan dari aktivitas tambang itu. Karena itu, wajar jika masyarakat sudah masuk pada titik klimaks kejenuhan dan melakukan aksi massa terhadap pemda. Jika saja pemda memiliki kepedulian dan keberpihakan atas tuntutan masyarakat Galunggung, hal itu akan berkontribusi lebih terhadap pendapatan asli daerah.

Perbaikan sarana jalan saja, misalnya, akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan akses ekonomi masyarakat, terutama pemasaran hasil pertanian. Pengusaha tambang pasir dan pemda adalah yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan hidup masyarakat Galunggung sekarang ini. Persoalan itu, antara lain, meliputi sarana jalan, irigasi, kerusakan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tak mustahil

Pemanfaatan potensi alam Galunggung oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, baik dari sisi pariwisata maupun pertambangan pasir, hendaknya dibarengi kepedulian dan komitmen nyata, terutama dari pengusaha tambang pasir dan pemda sendiri. Memang proyek jalan tembus Ciawi-Singaparna (Cisinga) yang bertemu dengan titik jalan menuju kawasan Galunggung sedang berjalan.

Akan tetapi, yang terpenting adalah kepedulian nyata pengusaha atas timbal balik yang jelas dan seimbang dari keuntungan aktivitas penambangan pasir selama ini terhadap masyarakat, terutama penerima dampak langsung. Sebab, di balik keuntungan yang didapat, ada sebagian hak masyarakat.