Diduga Dana Rp 2,41 Triliun Dikorupsi

"Penerbitan KTP pascagempa hingga April 2007 sebanyak 107.404 buah, sedangkan penerbitan KTP periode 1 Mei sampai 31 Desember 2007 mencapai 147.082 buah," katanya.

Selain itu, dari hasil penyelidikan di lapangan juga menunjukkan dugaan manipulasi dampak kerusakan dari gempa bumi oleh aparat pemerintah setempat yakni dengan cara melaporkan rumah yang tidak terkena gempa namun dilaporkan hancur.

"Total penyaluran bantuan rumah rusak berat yang dilaporkan ke pusat mencapai Rp 1,9 triliun, sedangkan temuan di lapangan jumlah rumah yang masuk kategori rusak berat hanya sedikit," ujarnya.

Menurut dia, dugaan keterlibatan kepala daerah setempat dalam kasus korupsi tersebut cukup masuk akal.

"Yang bersangkutan diduga telah memanipulasi data kependudukan serta data kerusakan gempa yang terjadi 27 Mei 2006 itu," katanya.

Terkait desakan dari KP2KKN, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Salman Maryadi yang dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, saat ini penyidik masih terus menangani kasus dugaan korupsi dana gempa Klaten 2006.

"Kami telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi dana gempa Klaten dari penyelidikan ke penyidikan dan kami harus memastikan dulu kasus ini sebelum diambilalih KPK," ujar Salman.