"Dana Aspirasi" Ciptakan Politik Klan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak awal usul "dana aspirasi" diwacanakan Fraksi Partai Golkar, beragam pendapat mengemuka. Ada yang berpendapat, penggelontoran dana aspirasi hanya akan membuka peluang korupsi. Lainnya, DPR sebagai lembaga legislatif tak punya kewenangan untuk meminta alokasi anggaran.

Kini, setelah wacana itu mulai tenggelam, DPD kembali mengajukan konsep yang "serupa tapi tak sama". Namanya Agenda Program Percepatan dan Pembangunan Daerah (P4D). DPD mengusulkan, dana itu diberikan ke desa sebesar Rp 1 miliar. Pencairannya harus dengan persetujuan anggota Dewan.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, pemberian dana itu sarat akan ketidakadilan dan tidak sesuai prinsip demokrasi. Ia mencontohkan, konsep yang sama juga dijalankan di Amerika Serikat dengan nama pork barrel project. Proyek ini pun ingin dihapuskan Presiden Obama karena dinilai menghambat regenerasi politisi. Politisi baru tak kuat bersaing dengan politisi incumbent (petahana) yang sudah lebih "jorjoran".

"Ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi calon baru yang akan bertempur di suatu daerah. Demokrasi itu harus ada fairness. Dana-dana seperti ini, dalam demokrasi ada ketidakadilan, walau di Amerika ada pork barrel. Di sana, proyek ini juga digugat. Bahkan, Obama ingin menghapus itu. Ternyata tidak bisa," kata Pramono, Rabu (30/6/2010) di Gedung DPR, Jakarta.

Ia berpandangan, dengan program ini, politisi bisa jadi hanya diteruskan klan politisi sebelumnya. "Di Amerika, ada yang menjadi senator selama 40 tahun karena dana ini. Di Detroit, ada jembatan yang dibuat oleh senator, maka ada utang budi dari masyarakat. Politik jadi politik turun-temurun," ujar mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Menurut Pramono, calon petahana akan lebih gampang memenangkan pertarungan dan berpeluang terpilih kembali dibandingkan dengan calon baru. "Secara demokrasi, tidak pas. Harus equal bagi semua orang," ujarnya.