Wuih... Polwil Bogor Bagi-bagi Asetnya

BOGOR, KOMPAS.com- Seluruh aset Kepolisian Wilaya h Bogor resmi dibagi-bagikan kepada enam kepolisian resor di bekas jajaran Polwil Bogor dan Bidang Kedokteran/Kesehatan Polda Jawa Barat. Serah terima pendistribusian asset Polwil tersebut dilaksankan Wakil Polwil Bogor Ajun Komisaris Besar Praktikno kepada para kepala polres dan kepala bidang yang bersangkutan di halaman kantor Polwil Bogor, Sabtu (19/6/2010).

Para kepala polres itu adalah Ajun Komisaris Besar Nugroho Selamet Wibowo (Kota Bogor), Ajun Komisaris Besar Tomex Korniawan (Kabupaten Bogor), Ajun Komisaris Besar Moch Hendra (Kota Sukabumi), Ajun Komisaris Besar Heru Koco (Kabupaten Sukabumi), dan Ajun Komisaris Besar Djoko Hari Utomo (Kabupaten Cianjur). Sedangkan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Barat adalah Komisaris Besar Arthur Tamri.

Menyaksikan acara penyerahan aset tersebut antara lain Kepala Polda Jawa Barat Irjen Timur Pradopo, Bupati Bogor Rachmat Yasin, Komandan Korem 061/Surakancana Kolonel Infantri Agus Sutomo, Komandan Brimobda Jawa Barat Kombes Rachman Baso, Dansat Brimob Kedung Halang Kombes Prabowo, Dandim 0606 Kota Bogor Letkol Infantri Mirza Agus, dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Infantri Suswatyo.

Penyerahan asset itu merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka likudasi Polwil Bogor, yang ditetapkan pada 1 Januari 2010 lalu. Pendistrbusian asset, termasuk personel (66 orang), diharapkan sudah tuntas pada 1 Juli mendatang.

Kepala Polwi l Bogor Komisaris Besar Unggung Cahyono sendiri sudah dilantik menjadi Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya. Ungung menjadi Kepala Polwil ke-30 atau terakhir, sejak Polwil didirikan pada tahun 1950.

Gedung bekas kantor Polwil Bogor di Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor selanjutnya akan menjadi kantor Polres Kota Bogor.

Rencananya, status Polres Kota Bogor akan ditingkatkan menjadi Polres Kota Besar Bogor. Polres Kota Besar (yang populer disingkat Poltabes) dikepalai seorang berpangkat Komisaris Besar (setingkat kolonel di kepangkatan TNI).

Irjen Timur Pradopo mengatakan, likuidasi polwil hakekatnya adalah untuk memenuhi keinginan dan keperluan masyarakat, yakni mendapat pelayanan yang cepat, mudah, dan murah. Hal itu berarti, pelayanan kepolisian harus diperkuat di tingkat kelurahan, dalam hal ini di kantor-kantor Kepolisian Sektor (Polsek).

Karena itu, diharapkan distribusi saran dan prasarana eks Polwil ini, termasuk personelnya, sampai ke polsek-polsek.

"Dengan jumlah personel, sarana, dan prasarana serta kopetesinya ditingkatkan, kebutuhan masyarkat di kecamatan dapat diselesaikan di tingkat polsek, tidak perlu ke polres lagi," katanya.

Likuidasi polwil juga berarti efisiensi anggaran kepolisian, karena tidak perlu lagi anggaran untuk polwil, dan anggaran itu selanjutnya dapat ditempatkan untuk polsek-polsek.

Lebih lanjut Kepala Polda Jawa Barat mengingatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat yang harus diwujudkan adalah transparasi. Kalau ada pelayanan yang perlu biaya pasang di mana-mana besar biaya tersebut.

Ia juga mengingatkan agar setiap bantuan dari pihak lain, seperti dari bupati, harus diinventarisasi dengan baik sebagai asset polres/polsek dan tidak boleh berubah ujud atau peruntukannya.

"Bupati memberi bantuan tersebut adalah agar kita (polisi) dapat lebih baik dalam memberi pelayanan kepada rakyatnya.Nah, Bupati juga harus melakukan pengecekan, apakah bantuan yang diberikan itu sudah digunakan untuk melayanai rakyat bupati dengan lebih baik. Jangan ada bantuan yang berubah menjadi milik pribadi. Kalau pindah, bantuan itu harus ditinggal, jangan dibawa pergi juga," katanya

Mengenai kemungkinan ada kesulitan koordinasi antarwilayah akibat tidak ada lagi Polwil, Timur Pradopo mengatakan, hal itu dapat diatasi karena masih ada Polda. "Untuk hal-hal tertentu, Korem (Komando resor militer) juga masih ada, yang dapat diminta bantuannya kapan saja," katanya.