Kelangkaan Paus dan Pertikaian Lamalera

”Alternatif yang dapat dilakukan mungkin dengan pemberlakuan kuota, misal ada batas maksimal sekian ekor paus yang diperbolehkan diburu per tahunnya. Tetapi, hal itu juga perlu kajian seberapa besar rata-rata kebutuhan nelayan Lamalera. Selain itu, konservasi juga menjalankan fungsi pemberdayaan sehingga masyarakat nelayan Lamalera tidak hanya mengandalkan berburu paus, tetapi ikan lain, termasuk keterampilan lain di luar laut,” ujarnya.

Menyikapi pertikaian yang terjadi itu, Kepala Suku Bediona Abel Onekala Beding memiliki pandangan arif. Menurut dia, semua pihak yang berselisih harus duduk bersama, termasuk dari WWF. Perdamaian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik adat ini.

”Termasuk juga orang Lamalera yang tinggal di luar daerah, seperti di Jakarta, yang mengaku paling tahu soal Lamalera dan menganggap dirinya paling berjasa. Konflik ini meruncing justru dari mereka yang tinggal di luar, lalu menuding tanpa bukti sejumlah warga Lamalera mendukung dan menerima dana konservasi,” kata Abel.

Pastor Pembantu Paroki Lamalera Rm Bartol Helan Pr dalam misa Lefa mengingatkan, keretakan hubungan di antara orang Lamalera tidak hanya mengganggu hubungan sosial kemasyarakatan, tetapi berdampak luas pada tradisi, religi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

”Laut ini ibarat ladang garapan orang Lamalera. Di sana kita gantungkan seluruh nasib dan masa depan kita. Paus itu hewan piaraan nenek moyang kita. Ketika kita tidak harmonis, nenek moyang menjadi marah dan tidak memberikan rezeki lagi,” kata Helan.

Konflik adat di Lamalera ini memang patut disayangkan. Pemerintah daerah setempat semestinya juga tidak hanya berpangku tangan, tetapi harus aktif juga memediasi.

Terpenting dari itu semua, warga Lamalera harus menimang-nimang langkah apa yang terbaik untuk menjaga tradisi perburuan paus, tetapi juga tidak membuat paus menjadi punah. Kepunahan paus berarti juga akan membuat punahnya tradisi langka perburuan di Lamalera. (sem/kor)