Ingat, Haram Terima Suap CPNS !

Kompas.com - 16/11/2009, 23:29 WIB
Editortof

SEMARANG, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah menerbitkan fatwa haram terhadap praktik penyuapan dalam proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS) tahun 2009.
     
Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Ahmad Daroji, mengatakan, praktik kotor semacam itu dalam Agama Islam haram hukumnya. Menurut dia, memberikan sesuatu agar diterima dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil masuk dalam kategori suap.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Ahmad Rofiq menambahkan, praktik suap menyebabkan proses seleksi calon pegawai negeri menjadi tidak sehat. Dampaknya, lanjut dia, integritas dan moralitas para pegawai yang diterima akan dipertanyakan.

"Kalau masuknya saja sudah pakai suap, kalau jadi pegawai dikhawatirkan akan melakukan korupsi," katanya, Senin (16/11).

Menurut dia, praktik suap-menyuap dalam seleksi calon pegawai negeri ini cukup santer terdengar.Namun, kata dia, praktik kotor tersebut sulit untuk dibuktikan. Penghentian praktik kotor ini, lanjut dia, harus dimulai dari para penerima suap. "Kalau dari masyarakat akan sulit, karena mereka berpikir tanpa suap tidak akan bisa diterima," katanya.
     
Sementara itu, proses seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2009 digelar serentak di Jawa Tengah. Dalam seleksi tahun ini, sebanyak 13 kabupaten/kota menggelar seleksi mandiri. Adapun ujian tertulis seleksi calon pegawai ini akan digelar pada 6 Desember 2009.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X