Percepat Pembangunan Landasan Pacu Bandara Kuala Namu

MEDAN, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan sisi udara Bandara Kuala Namu. Sisi udara bandara menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan. Adapun sisi darat yang menjadi tanggung jawab PT Angkasa Pura dianggap dapat diselesaikan tepat waktu.

"Kami akan menyurati Menteri Perhubungan agar mempercepat pembangunan sisi udara. Selain itu, dalam surat tersebut kami juga sampaikan beberapa kemajuan yang sudah tercapai. Intinya, surat ini meminta komitmen Departemen Perhubungan agar serius mempercepat penyelesaian sisi udara," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut RE Nainggolan, Senin (19/10) di Medan.

Selama ini keterlambatan pembangunan Bandara Kuala Namu muncul dari keterbatasan dana yang dibutuhkan untuk membangun sisi udara, yakni landasan pacu dan taxiway. Dari total kebutuhan pembangunan sisi udara (air side) Bandara Kuala Namu sebesar Rp 1,98 triliun, pemerintah pusat baru mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun, yaitu Rp 500 miliar pada tahun anggaran 2008 dan Rp 700 miliar pada tahun 2009.

Untuk sisi darat (land side), dari total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 1,2 triliun, PT Angkasa Pura II telah menyediakan dana sebesar Rp 500 miliar. Sisanya akan menjadi tanggungan konsorsium perbankan nasional.

Nainggolan mengatakan, komitmen pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla diharapkan tidak berubah setelah periode pemerintahan yang baru. Dia mengaku tak meragukan komitmen pemerintah pusat, meski masa jabatan Jusuf Kalla segera berakhir.

Presiden sudah beberapa kali menyinggung persoalan pembangunan Bandara Kuala Namu, baik dalam pidato pengantar nota keuangan, maupun dalam pidato kenegaraan lainnya. "Kami sih berharap, pemerintah periode mendatang tidak melupakan komitmen tersebut," ujarnya.

Awalnya Bandara Kuala Namu ditargetkan selesai pada bulan Oktober ini. Namun karena kekurangan pembiayaan di sisi udara, target tersebut dipastikan tak bisa ditepati. Menurut Nainggolan, Pemprov Sumut tak berkepentingan terhadap siapa pun yang ditunjuk Presiden untuk mengisi pos menteri perhubungan.

"Hanya, kami tetap terus mendorong pemerintah pusat agar tetap menepati waktu penyelesaian sisi udara Bandara Kuala Namu. Siapa pun menterinya, kami kan berkirim suratnya ke Departemen Perhubungan," ujar Nainggolan.

Pemprov Sumut sangat berkepentingan terhadap penyelesaian Bandara Kuala Namu, mengingat kapasitas Bandara Polonia saat ini jauh dari kemampuan normal. Bandara Polonia Medan sebenarnya hanya memiliki kapasitas 900.000 penumpang per tahun, tetapi saat ini harus menampung sekitar 4,5 juta penumpang setiap tahun.